Kita Sudah Melakukan Sebelumnya, dan Mari Untuk Terus Bersatu
Kamis, 27 Agustus 2009
Kemenangan Kecil, Pelajaran Menuju Memenangan Besar
Benteng kezaliman yang paling kuatpun tak akan pernah abadi.
Dan kedaulatan rakyat adalah keabadian yang tidak lapuk di sepanjang zaman.
Dan kedaulatan rakyat adalah keabadian yang tidak lapuk di sepanjang zaman.
Dua bulan yang lalu kita telah memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi ke kantor Menkokesra guna meminta pendataan ulang terhadap warga masyarakat yang belum didata sebagai calon penerima program BLT. Dua bulan sudah kita melakukan rapat-rapat dan menjalankan kegiatan lainnya dengan tujuan agar cita-cita perjuangan yang sejak awal kita putuskan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang setelah lama menunggu janji-janji yang sudah diberikan oleh menkokesra, pada minggu-minggu akhir bulan Januari, akhirnya Menkokesra melalui BPS terpaksa memenuhi janji-janjinya. Perlu saudara-saudari ketahui dari peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu di jadikan catatan. Tidak semua warga yang terlibat demo mendapatkan BLT. Padahal dalam demo tersebut kita sudah mengajukan agar semua formulir pengaduan yang kita laporkan diterima untuk didata menjadi calon penerima BLT. Apa yang kita dapat dari peristiwa ini barulah sebuah kemenganan kecil.
Dari beberapa fakta lapangan kami masih mendapatkan laporan, dimana masih ada penerima kartu yang berasal dari keluarga/rumah tangga mapan/mampu. Dari fakta ini dapatlah kita simpulkan bahwa; pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS belum benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya beberapa anggota masyarakat yang kurang beruntung---yang keadaan ekonominya lebih susah---merasa diperlakukan kurang adil oleh fakta tersebut. Juga menyebabakan konflik antar warga. Memang politik BLT telah menyebabakan perpecahan/konflik dikalangan masyarakat seperti pernah terjadi di kampung yang sedang kami dampingi ataupun di daerah lain. Semua itu sebetulnya dapat dicegah andai saja warga masyarakat mau berperan aktif dalam proses pendataan dan pengawasan. Jangan seperti diawal-awal kami menggerakan rakyat dalam rencana tersebut dimuka, dimana keterlibatan warga sangat sedikit.
Sedari awal, dimulai sejak kami dan warga berencana aksi ke Menkokesra, kami menyadari bahwa BLT tidak dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan yang sudah lama diimpikan oleh rakyat kecil. Namun apa yang telah kami lakukan hanyalah agar warga berani menagih janji-janji yang telah digembar-gemborkan oleh Pemerintah SBY-Kalla. Janji tersebut telah tercatat dalam produk hukum Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005. Maka tak salah kalau warga kami ingatkan untuk menagih janji tersebut. Terus, setelah warga berani menagih janji presiden kami berharap agar janji tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
Kepada warga yang sudah dapat kartu BLT. Kami serukan bahwa, perjuangan yang kita lakukan tidak cukup sampai disini. Sejak awal kita telah menyimpulkan beberapa problem yang harus diperjuangkan. Dari kesimpulan tersebut telah didapat pengertian antara kami dan warga bahwa banyak persoalan yang mesti kita perjuangkan bersama-sama, seperti; menuntut layanan kesehatan gratis, surat-surat kependudukkan gratis, murahnya harga sembako, dan murahnya ongkos transportasi. Apalagi dalam waktu dekat ini Pemerintah SBY-Kalla berencana menaikan Tarif Dasar Listrik dan Pemerintahan Sutiyoso berencana menaikan Tarif Air PAM. Kalau saja dua rencana tersebut di sahkan, sudah pasti beban dan penderitaan rakyat akan semakin berat. Mendapat BLT bukan berarti setuju dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tetap kompak dalam wadah yang sudah kita dirikan. Kedepan kita akan menentang rencana kenaikan TDL dan Tarif Air PAM.
Terus bersatu dan perkuat wadah perjuangan yang sudah kita miliki, yakinlah ketika kita bersatu dalam wadah perjuangan, segala persoalan dapat kita atasi dengan mudah. Tidak seperti sebelum kita memiliki wadah, dimana kita mendapat kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Setelah bersatu dan memperkuat wadah yang kita miliki, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memperbesar dan memperluas, baik keanggotaan maupun wilayah baru, dimana terdapat warga atau masyarakat yang bernasib sama seperti anda.
Semakin banyak warga yang bergabung dalam wadah perjuangan yang kita dirikan, itu artinya kekuatan perjuangan kita semakin besar, kalau kekuatan kita besar dengan sendirinya tantangan/hambatan yang merintangi jalannya perjuangan kita akan semakin mudah kita atasi.
Lembaran sejarah bangsa ini telah meninggalkan pesan pada kita semua. Bahwa dengan persatuan, kekompakan dan keberanian, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang bisa dengan mudah dikalahkan rakyat pada tahun-tahun kemerdekaan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 dimana persatuan, kekompakan, dan keberanian yang dimiliki Mahasiswa dan Rakyat telah berhasil memaksa diktator Soeharto untuk mundur dari kursi kekuasaan dan berujung pada lahirnya REFORMASI.
Sekarang dijaman SBY-Kalla ini, rakyat baru berhasil merebut sedikit hak-haknya. Maksudnya hampir semua persoalan politik tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi rakyat secara penuh. Rakyat hanya dilibatkan sebagai pendukung dan penonton yang selalu dikorbankan.
Memang pemilihan Presiden dan wakilnya, Gubernur dan Wakilnya, Walikota dan wakilnya, DPR, MPR, DPRD, dilakukan secara langsung. Namun semua itu hanyalah sogokan atas kemarahan Rakyat. Kemarahan rakyat muncul karena beban penderitaan ekonomi-politik dan sosial yang muncul karena ulah para elit bisnis dan politik. Kemudian disaat para pejabat hendak menaikan harga BBM, menjual BUMN kepada pihak Asing dan melakukan Impor Beras, Protes yang dilakukan Rakyat dan Mahasiswa tidak didengar. Begitu juga ketika rakyat menuntut hak-hak kesejahteraan yang selama ini masih diabaikan. Pemerintahan SBY-Kalla cuma bisa menjawab dengan tutup mata, telinga dan hati.
Harus diakui kebangkrutan ekonomi yang sekarang ini sedang menimpa bangsa dan rakyat kecil, disebabkan karena perilaku pemerintah yang selalu tunduk dan patuh pada penjajah dari negeri-negeri Imperialis dan Kolonialis. Pemerintah Amerika Serikat sebagai alat kaum pemodalnya, sedang berusaha mengembalikan negeri Indonesia pada kedudukan koloni seperti dijaman kolonialisme Belanda. Kali ini alatnya bukan atau (belum) berupa Bedil dan Meriam tetapi hutang dan kontrol lewat IMF, Bank Dunia dan WTO. AS sendiri, begitu juga Jepang dan Eropa, sedang mengalami krisis. Ekonomi mereka semakin penuh dengan pertentangan, yang melahirkan pengangguran dan bangkrutnya berbagai perusahaan raksasa. Dalam situasi seperti itu yang sudah berjalan dua puluh tahun lebih, untuk menyelamatkan kekayaan mereka yang tak terhingga, mereka memutuskan untuk memeras harta negeri-negeri dunia ketiga sebanyak-banyaknya, seperti Indonesia dan sebagaian besar negeri lain di Asia.
Dengan rakus, haus harta, pemerintah dan kaum pemodal AS, Eropa, Jepang, dan Australia membelenggu Indonesia dengan Hutang yang beratus-ratus miliar dollar. Hutang luar negeri Indonesia sekarang 150 Miliar US Dolar. Sampai kiamat hutang ini tidak akan pernah bisa dibayar oleh Indonesia, sehingga pembayaran ribanya (bunga) juga melipat sampai hari kiamat. Dengan belenggu seperti ini, AS, Eropa, Jepang, dan Australia, melalui lembaga kaki tangan yang bernama IMF, Worl Bank, dan WTO memaksakan kekuasaan dan kontrol ekonominya terhadap negara dan rakyat Indonesia.
Jawaban atas persoalan diatas adalah, kita harus membangun organisasi dan partai kita sendiri. Kita harus merebut kembali hak-hak dan kedaulatan kita dari tangan elit-elit kita, dimana-mana, mereka sudah gagal. siapa yang bisa mungkir akan kebenaran ini. Lihat saja sekeliling kita; kemiskinan, kesengsaraan, kerusakan alam, perang dan kelaparan. Yang membuat keadaan itu adalah yang berkuasa, bukan yang dikuasai. Sudah waktunya rakyat berkuasa sendiri. Sudah waktunya rakyat Indonesia berkuasa, melalui organisasi, partainya dan lembaganya sendiri.
Marlo. S (Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Kota)
Laporan dari Ulfa Ilyas, Jakarta - Kamis, 30 Mei 2008
Kamis, 30 Juli 2009
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi mogok makan serentak di berbagai kampus di Indonesia dengan menggunakan alat LMND, Front, atau kampus-kampus untuk menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Tuntutan utama aksi mogok makan adalah; Batalkan kenaikan harga BBM; Nasionalisasi Industri pertambangan asing dan penghapusan Utang Luar Negeri; tinggalkan elit politik pro-asing (imperialisme); Pemerintahan SBY-JK( Golkar dan Demokrat). Berikut liputan daerah untuk sementara;
Jakarta (26/05/08) : di Jakarta, aksi mogok makan yang di beri nama Persatuan Mahasiswa Jakarta (PMJ) dilakukan di tiga kampus, yaitu kampus ISIIP, universitas Mercu Buana, dan UPI YAI Salemba. aksi mogok makan ini di lakukan sebagai protes mereka terhadap pemerintahan SBY-JK karena telah menaikkan kebutuhan Harga bahan bakar Minyak, dimana kenaikan harga bahan bakar minyak akan berdampak luas pada seluruh aktifitas perekonomian rakyat (kecil, menengah dan besar) dan dirasakan oleh lapisan masyarakat yang berada di posisi menengah-kebawah. Dengan kenaikan harga BBM maka akan memicu kenaikan harga-harga bahan pokok, dimana sebelumnya bahan-bahan pokok telah melonjak harganya karena krisis pangan dunia. Mereka juga mengatakan, bahwa situasi industri nasional sangat tergantung pada pasokan bahan bakar minyak, akibatnya industri nasional kita akan sangat terpukul dan akan tergilas badai krisis akibat kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut.
Aksi mogok makan tersebut dilakukan oleh 6 orang peserta selama tiga hari berturut-turut. Rencananya, jika pemerintah tidak juga mendengarkan aspirasi mereka, maka aksi mogok makan tersebut akan bertambah lagi waktunya selama enam hari. Mereka meminta pemerintahan SBY-JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM; Turunkan harga-harga sembako, Bebaskan Aktifis mahasiswa dan rakyat yang tertangkap saat aksi menentang kenaikan BBM di seluruh Indonesia, Nasionalisasi Industri pertambangan Asing; Penghapusan Hutang Luar negeri, dan seruan untuk meninggalkan elit politik pro-asing yaitu pemerintahan SBY-JK (Golkar dan Demokrat). Nugroho, Koordinator umum Posko Mogok Makan mengatakan bahwa aksi-aksi serupa akan dilakukan terus-menerus dibeberapa kampus yang sudah diputuskan oleh teman-teman dari PMJ.
Bandar Lampung (26/05/2008) : Kebijakan pemerintah dalam menaikkan Bahan bakar minyak mendapat penolakan hampir di seluruh masyarakat dan mahasiswa diberbagai daerah. Di lampung, sekitar 10-an orang peserta aksi mogok makan yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM) melakukan aksi Mogok makan di kampus UNILA (Universitas Bandar Lampung). Front Rakyat Menggugat ini terdiri dari LMND, SRMI, SEMA-LAMBAR, STN, UKMBS-UBL, FORDIMA-UBL.
Aksi mogok makan tersebut rencananya dilakukan selama seminggu. Mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk penolakan mereka terhadap kenaikan harga minyak. Memasuki hari ketiga aksi mogok makan, salah satu peserta yang bernama Dony dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) terpaksa dilarikan kerumah sakit, karena kondisinya semakin lemah dan terjatuh, selain itu juga donny menderita dehidrasi akibat mogok makan yang dilakukan tersebut.
Menurut Dona Sorentimosa, Aksi mogok makan akan digelar selama seminggu dan jika belum ada respon dari pemerintahan SBY-JK akan ditambah dan kemungkinan akan dibuka posko serupa di kampus UBL Bandar Lampung.
Makassar (26/05/08): Sekitar 100-an massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk demokrasi Melakukan Aksi di depan kampus Unhas. Aksi ini merupakan prakondisi sebelum mereka akan melakukan aksi mogok makan selama seminggu. Aksi mogok makan digelar tepat di Pintu I Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Aksi mogok makan ini di ikuti oleh 20 orang dengan memasang plester hitam di mulutnya. Menurut koordinator lapangan, Babra kamal, mereka akan tetap bertahan selama seminggu sampai pemerintah tergugah dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut kepada pemerintah SBY-JK untuk membatalkan kenaikan harga BBM, nasionalisasi Industri Pertambangan Asing, Hapuskan Hutang Luar Negri dan Industrialisasi Nasional.
Memasuki hari kedua dalam aksi mogok makan tersebut terpaksa dibubarkan, karena di tempat yang sama telah terjadi aksi bentrok antara aparat kepolisian dengan Aliansi Mahasiswa Universitas Hasanuddin menolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (AMUK).
Labuhan Batu (26/05/08) : Aksi-aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak di daerah-daerah semakin meluas. Di Labuhan batu, sekitar 10-an mahasiswa yang mengatas namakan Liga mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melakukan aksi Mogok makan. disamping itu, beberapa orang dari mahasiswa Universitas Labuhan Batu (ULB) dan UNISLA juga ikut serta dalam aksi mogok makan tersebut. Rencananya, aksi mogok makan tersebut akan berlangsung hingga 1 juni 2008 mendatang.
Siantar (28/05/08): Sebagai rangkaian aksi menentang kenaikan harga BBM di berbagai daerah, di Siantar, beberapa aktifis LMND dan STN menggelar aksi mogok makan menuntut pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Aksi mogok digelar sejak Rabu (28/05/08) di ikuti oleh Reinhard Sinaga (LMND, Adven Nainggolan (LMND), Fransiskus Silalahi (STN),dan Tyson (LMND). Mereka membangun tenda dan posko di depan kampus Universitas Siantar(USI). Menjelang hari ketiga, ketiga peserta mogok makan mulai tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Reinhard, aktifis LMND menyatakan bahwa aksi mereka akan terus dilanjutkan hingga pemerintah memberikan respon dan membatalkan kenaikan harga BBM. Hingga berita ini diturunkan, ketiga aktifis yang melakukan aksi mogok makan sedang dirawat di rumah sakit akibat kekurangan cairan tubuh dan kondisi fisik yang sudah sangat lemah.
Semarang (27/05/08) : Puluhan mahasiswa, buruh dan kaum miskin kota yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM) menggelar aksi mogok makan didepan kampus Undip, Semarang. Aksi ini merupakan bentuk protes atas keputusan pemerintah tetap bersikukuh menaikkan harga BBM.
Mereka yang mogok makan terdiri atas empat orang dari Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) dan tiga orang dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Mereka adalah Rahmat Sutopo (LMND), Lukman Hakim (LMND), Hengki. F. Matan (LMND), Rony Nakiaya, Wahyu Sukmahadi, Ari Setiawan, Edi Sutikno. Masing-masing menutup mulutnya dengan lakban hitam. Hari kedua, Rahmat Sutopo dilarikan ke rumah sakit karena fisiknya yang drop. Ketika ada peserta yang jatuh, bukannya menurunkan semangat malah menambah semangat yang lain. Hal ini di buktikan dengan bergabungnya tiga orang, yaitu : Adityo Kurniawan, Triya Siswandi dan Frans Mohede.
Menurut Maman Darmawan, kemungkinan hari minggu besok (1/06/08) ada tambahan dua orang peserta mogok makan lagi. Menurutnya, aksi ini akan terus berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
Salatiga (29/05/08) : 8 mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) dan Komunitas Anak Jalanan Salatiga (GERAM) melakukan aksi mogok makan di depan kampus Universitas Kristen Satya Wacana, jl. Diponegoro.
Kedelapan mahasiswa yang melakukan mogok makan yakni Reyza Budi Krisna Wardana (20) dari Fakultas Teknologi Informatika sekaligus koordinator aksi, Wawan (20) dari Fakultas Pendidikan, Asnafri (20) dari Fakultas Theologi, Joko (26) dan Santo (20) dari komunitas anak jalanan ‘Geram’, Thomas (20) dari Fakultas Pendidikan dan Martin (20) dari Fakultas Ekonomi.
Menurut Reyza Budi Krisna Wardana, Koordinator Aksi Mogok Makan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah karena telah menaikkan harga BBM, padahal masih begitu banyak solusi lain yang bisa di lakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM, yaitu : Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing dan Hapuskan Hutang Luar Negri.
Palembang (26/05/08) : Perlawanan mahasiswa di kota Palembang terhadap kenaikan harga BBM berlangsung di kampus IAIN Raden Fatah, jalan jenderal Sudirman. 20-an orang mahasiswa menggelar aksi mogok makan tepat di pinggir lapangan Sepakbola kampus IAIN tersebut. Aksi ini diikuti oleh Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) dan Front Mahasiswa Menggugat (Frabam). Sebelum memulai aksinya, mereka telah menyebarkan undangan ke kampus-kampus seperti UNSRI, PGRI, UMP dan Bina Darma untuk bersama-sama terlibat dalam aksi mogok makan. Hingga hari ketiga ini, sudah ada tiga peserta aksi mogok makan yang mengalami sakit. salah satunya, hari ini peserta yang bernama Venus Jupiter menderita kekurangan cairan dan konsumsi makanan, akhirnya jatuh pingsan dan segera di larikan ke rumah sakit.
Dalam aksi ini mereka menuntut kepada pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak, karena sangat menyengsarakan rakyat, mereka juga menuntut kepada pemerintah untuk menurunkan harga sembako. Selain itu, mereka menilai pemerintah gagal dalam mewujudkan ketahanan energi. Penyebabnya, tidak adanya kemandirian ekonomi dan politik dari pemerintahan SBY-JK dalam pengelolaan migas di Indonesia.
Read more...Puisi Untuk Ibu
Oleh: Cri Suniwati
Ibu, puisi ini sengaja kutulis
dalam kegelapan musim dan waktu
hanya puisi murung
tidak berarti
Namun, dengan hati Ibu yang tulus
serta penuh kasih
pastilah Ibu mengetahui
kebenarannya
Apakah Ibu masih ingat
ketika anjing-anjing bersenjata itu
menyeret putramu lalu mengepungku
dalam kamar penyiksaan
di sebuah jalan tak bernama
Ibu tiba-tiba terjaga dari
kesakitan yang parah
mendengar lolong putramu
di malam buta
Saat itu aku berada sangat jauh dari Ibu
Dahulu aku mengira
Ibu hanyalah perempuan lemah,
yang tak punya pendirian
mengabdi kepada
suami bagaikan kuli
Ibu rela bekerja keras
di tengah hujan dan terik matahari
seorang diri
serta tiada mendendam kepada siapa pun
demi anak-anak Ibu
Setelah ayah pergi dengan perempuan itu
Ibu menangis sepanjang hari
pertanyaan kanak-kanak yang marah
selalu berakhir dengan pertanyaan lagi
ketika Ibu menyahut parau:
"Ibu mencintai ayahmu, Nak."
aku segera berlari lalu membanting pintu
Kini aku mengerti
bahwa kesanggupan mencintai
bukan hal biasa bahkan,
seringkali mengejutkan orang lain
Bertahun-tahun kemudian
anjing-anjing bersenjata datang
mengobrak-abrik rumah kita
seperti kesetanan
bangkit dari neraka
memaksa Ibu mengatakan
tempat persembunyianku
Gambar-gambar pemogokan buruh
mereka sodorkan dengan kasar
serta penuh kebencian:
"Putramu melawan pemerintah,
bersama-sama mereka membuat huru-hara."
Rasa cinta yang begitu besar
kuwarisi dari Ibu
Tetapi, kepasrahannya tidak
Wajah Ibu yang bercahaya
dengan rambut yang mulai memutih
bayangan hangat yang memenuhi benakku
sewaktu Ibu mengantar sampai ke muka pintu
Ibu menangis karena tak mempunyai
sesuatu yang berharga sebagai tanda mata
kemudian sungai air mata itu
bertambah luas melihat warna blusku
yang sudah memudar
Itulah terakhir kali
aku melihat Ibu
Perjuangan kami ini bukan untuk memisahkan
Ibu dari anaknya,
para suami dari istri mereka,
kakek atau nenek dari sang cucu,
ataupun seorang kakak dari adik-adiknya,
melainkan untuk menyatukan seluruh
umat manusia dalam kedamaian
yang tak pernah lagi kita miliki
setelah puluhan tahun kekuasaan rezim ini
Maafkan putramu
bila perjuangan kami telah membuat Ibu
terpaksa menempuh hidup yang sunyi
Bukankah dalam hati kecil Ibu
selalu mendoakan kami?
(Hari Ibu, 22 Desember 1996)
TENTANG POPRAM
Apa itu POPRAM…?
POPRAM adalah singkatan dari Posko Pembelaan Rakyat Miskin. Berpusat di Jakarta dan memiliki cabang-cabang di17 Propinsi, termasuk Sumatera Utara. Penanggung jawab POPRAM Pusat adalah Marlo Sitompul (Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia/SRMI). Sedangkan POPRAM dipimpin oleh Sukandar (Sekjend SRMI). DiSumatera Utara, POPRAM dipimpin oleh Rahmad Dian Harahap (Ketua SRMI Sumatera Utara). Sedangkan di Kota Pematangsiantar, POPRAM ditanggungjawabi oleh Parluhutan Banjarnahor (Prima). Namun POPRAM yang ada dilingkungan kita ini adalah POPRAM ditingkatan Kecamatan, yakni Kecamatan Siantar Simarimbun/Siantar Marihat yang dipimpin oleh kawan Rajin Marpaung dibantu oleh kawan-kawan juang dari Gerakan Anak Siantar (GEAS) dan Komite Persiapan SRMI Kec. Siantar Simarimbun/Marihat.
Apa Saja yang Sudah diPerjuangkan POPRAM..?
Tentunya kita sudah sama-sama tau, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa hak-hak rakyat miskin tidak akan diberikan oleh Negara jika tidak diperjuangkan. POPRAM sendiri memiliki agenda perjuangan mendesak dengan focus utama pada bidang Kesehatan dan Pendidikan. Namun bukan berarti persoalan-persoalan rakyat miskin yang lain diabaikan. Kita tentunya masih ingat dengan program Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (ASKESKIN). Askeskin kelouar karena ada desakan dari kita, yakni SRMK (sekarang SRMI) dan POPRAM dengan focus tuntutannya adalah “BERIKAN JAMINAN KESEHATAN GRATIS UNTUK RAKYAT MISKIN”. Askeskin sekarang sudah berganti menjadi Jaminan Kesehatan MAsyarakat (JAMKESMAS) yang kita juga masih berperan aktif. Selain itu, kita juga aktif mengawal program-program untuk Rakyat miskin lainnya seperti BLT, Raskin, Minyak Tanah, dll. Tujuannya adalah agar dana untuk program-program diatas tepat sasaran dan tidak dikorup oleh pejabat-pejabat Negara. Keberhasilan POPRAm yang utama adalah ketika berhasil menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kementrian Negara, yakni Mentri Kesehatan Siti Fadila, terkait Program Jaminan Kesehatan Gratis buat Rakyat Miskin pada tahun 2006.
Bagaimana POPRAM berjuang menuntut Hak-hak Rakyat Miskin..?
POPRAM percaya bahwa Aksi Massa (Demonstrasi) adalah Cara yang paling efektif untuk menuntut hak-hak rakyat miskin yang tidak diberikan oleh Negara. Kunci pokok keberhasilan POPRAM dalam menuntut program-program rakyat miskin adalah pada Aksi Massa yang besar dan Massif. Selain aksi massa, POPRAM juga melakukan pendampingan kepada rakyat miskin dalam menghadapi kesulitan, misalnya Pendampingan Kelurga/Rumah tangga miskin yang sakit dan butuh perawatan di Rumah Sakit, dan persoalan-persoalan lainnya.
Apakah POPRAM berfungsi sebagai Tempat Pengaduan..?
Ya. Justru itu POPRAM didirikan, yakni sebagai tempat pengaduan persoalan-persoalan rakyat miskin. Tidak hanya itu, POPRAM juga bisa dijadikan tempat berkumpul, berorganisasi, bertukar pikiran dll. kita mau POPRAM menjadi rumah pengaduan dan Persatuan Rakyat Miskin dan menjadi alat perjuangan bersama dalam menuntut hak-hak kita. didalam POPRAM, ada yang bertugas melakukan pendataan, membuat Buletin, pendampingan dll. Tujuannya agar kerja-kerja yang sangat berat tersebut bias terbagi dan terkerjakan dengan baik.
Kalau Begitu, Bagaimana Caranya Bergabung dengan POPRAM…?
Sebenarnya POPRAM dibangun sebagai wadah berkumpul dan berorganisasinya warga miskin, sebagai persatuan yang tak terkalahkan dalam menuntut hak-hak kesejahteraan rakyat. Jadi siapapun bisa bergabung dengan POPRAM asaalkan menyetujui garis-garis perjuangan POPRAM dan membayar iuran pangkal sebesar Rp. 3000, dan membayar iuran bulanan sebesar Rp. 2000-,.
Hak anggota dalam POPRAM adalah mendapatkan pembelaan dari POPRAM terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya persoalan rakyat miskin dan mendapat Buletin POPRAM secara gratis tiap 2 minggu sekali. Sedangkan kewajibannya adalah menghadiri pertemuan dan rapat-rapat POPRAM, serta terlibat dalam perjuangan-perjuangan menuntut hak-hak rakyat miskin, seperti demonstrasi, audiensi dll. Cara mendaftar menjadi anggota POPRAm adalah dengan mendatangi POPRAM(Posko) dan meminta Formulir Keanggotaa kepada petugas di Posko. Setelah itu, formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya, dan dikembalikan di Posko sebagai tanda telah mendaftar sebagai anggota POPRAM.
Jalan Baru Republik: Jalan Ekonomi Baru dan Kepemimpinan Baru
Sejak krisis yang menerjang tahun 1997, model penyelesaian krisis yang dilakukan oleh pemerintah masih bertumpu pada cara-cara yang dianjurkan oleh IMF dan WTO. Bukannya menyembuhkan penyakit, luka yang ditimbulkan oleh resep-resep mereka, semakin memperparah situasi ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan sudah mencakup setengah dari jumlah populasi yang berjumlah lebih dari 200 juta orang. Tingkat pengangguran mencapai 40 % dari angkatan kerja, Adapun penganggur tak kentara (under employment), yaitu orang yang bekerja satu minggu kurang dari 35 jam, berjumlah sekitar 40 juta orang, ditambah pencari kerja baru tiap tahun sebanyak 2,1 juta sampai 3,16 juta jiwa. Tingginya angka pengangguran di Indonesia bukan hanya ancaman bagi Indonesia, tetapi juga sudah menjadi ancaman bagi kawasan/regional Asia tenggara karena Indonesia menyumbang angka pengangguran dikawasan ini sebesar 60,1%.
Pemerintah boleh berbangga dengan data-data statistik yang disajikan oleh beberapa lembaga survey. Akan tetapi, beberapa data yang ditunjukkan sangat bertentangan dengan realitas ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Indikator yang digunakan oleh pemerintah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang masih memperlihatkan gejala pertumbuhan yang positif. pertumbuhan domestik bruto sebesar 6.3% (year-on-year), inflasi ditekan hingga 6.3% dari 13.1% (year-on-year) di awal 2007, suku bunga BI merosot tajam hingga8.0% di bulan Desember lalu, cadangan devisa melonjak 27% hingga US$ 57.054 milyar, FDI naik tajam menjadi Rp 91.5 triliun (Januari-November), surplus neraca perdagangan sebesar 2.8% dari PDB. Wapres Yusuf Kalla sudah terlanjur mengeluarkan pernyataan kepublik bahwa “krisis ekonomi Indonesia sudah lewat”, pernyataan ini tentunya mengundang kerawanan. Data- data statistik ini, benar-benar berdiri diluar keruwetan perekonomian Indonesia. Di Makassar, seorang ibu dan anaknya meninggal dunia karena sudah berhari-hari tidak makan. Di berbagai daerah, rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Belum lagi, fenomena rakyat antri BBM yang memenuhi halaman pemberitaan media massa setiap hari.
Problem Ekonomi Ekonomi Nasional
Persoalan yang cukup serius, dirasakan bangsa Indonesia saat ini adalah kelemahan dalam tenaga-tenaga produktif (tekhnologi dan sumber daya manusia), ditambah moral pemimpinnya yang bermentalitas inlander. Ekonomi berjalan sangat sulit, bisa dilihat dari situasi keterpurukan industri dalam negeri, pertumbuhan Industri berjalan sangat lambat beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,0 persen, industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki sebesar 4,5 persen, industri barang kayu dan hasil hutan 4,0 persen, serta industri kertas dan barang cetakan sebesar 6,8 persen. Kelompok industri lainnya, industri pupuk, kimia dan barang dari karet ditargetkan tumbuh 8,0 persen, industri semen dan barang galian non logam sebesar 7,0 persen, industri logam dasar, besi, dan baja 6,0 persen, industri alat angkut, mesin, dan peralatan 12,4 persen, serta industri barang lainnya 6,2 persen.
Perekonomian Indonesia saat ini, dicirikan oleh beberapa faktor berikut: (1). Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada investasi dan menggenjot ekspor. Ibaratnya, perekonomian Indonesia ini berdiri diatas sebuah realitas yang kosong. Trend investasi yang membanjiri Indonesia adalah investasi jangka pendek (fortopolio). Ini berkontradiksi dengan kenyataan semakin menurunnya nilai investasi lansung (FDI) dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, kuartal pertama tahun 2003 arus investasi asing (FDI) langsung minus US$ 2,6 miliar, sedangkan pada 2004 penurunan masih akan terus terjadi dengan prediksi minus US$ 3,9 miliar. Investasi asing berbentuk portofolio meningkat tahun 2003 mencapai US$ 1,2 miliar. Hingga Maret 2007, dana asing mencapai Rp 510,74 triliun atau lebih dari separo total kepemilikan saham senilai Rp 745,16 triliun[1]. (2). Liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang sangat agressif. Ketundukan pemerintah Indonesia terhadap anjuran WTO, memaksa untuk meliberalisasikan semua sektor ekonomi, termasuk yang vital—menguasai hajat hidup orang banya. (3). Tingkat inflasi yang tinggi dan kemampuan daya beli rakyat yang sangat rendah. Kemudian, pemerintah Indonesia belum sanggup mengendalikan harga, terutama harga kebutuhan pokok (minyak goreng, beras, kedele) dan kenaikan harga BBM.
Kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus level 112US$/barel beberapa pekan lalu, merupakan ancaman baru atas kerawanan ekonomi Indonesia untuk digilas oleh krisis. Mengacu pada model pengelolaan migas seperti saat ini, jelas, kenaikan harga minyak dunia akan memberikan tekanan baru dalam APBN. Di dalam negeri, kelangkaan BBM sudah berlansung sepanjang tahun 2007. situasi ini menyebabkan dua hal, yakni pertama di berbagai daerah rakyat antre untuk mendapatkan BBM (bensin dan minyak tanah). Kedua terpukulnya industri dalam negeri sehingga banyak diantaranya yang harus gulung tikar. Sangat ironis memang, Indonesia yang pernah menikmati periode “bonanza minyak” tahun 1970-an, sekarang harus merasakan dampak negatif dari kenaikan minyak dunia. Sumur-sumur minyak yang masih eksis, rata-rata masih merupakan peninggalan kolonial dan umurnya sudah sangat tua. Tekhnologi yang digunakan oleh pengelolaan minyak Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan tekhnologi yang dibawa MNC. (2). Eksploitasi selama bertahun-tahun tidak disertai dengan upaya penelitian dan pencarian sumber-sumber minyak yang lain. Pemerintah tidak memfasilitasi ahli geologi untuk melakukan survey terhadap daerah-daerah baru yang memiliki cadangan minyak potensial. (3). Peran negara (state) dalam mengontrol ketersediaan/ ketahanan energi nasional terus melemah, seiring dengan dikeluarkannya UU Migas nomor 22 tahun 2001 yang memberi keleluasaan kepada MNC untuk mengeksploitasi minyak Indonesia dari hulu sampai kehilir. Akibatnya, Sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia. "Dari 20 perusahaan tersebut, baru 10 perusahaan yang sudah berproduksi.
Industri di dalam negeri merupakan industri dengan basis tekhnologi dan modal yang sungguh kecil. Menilik pada sejarah kehadirannya, seluruh industri termaju di Indonesia saat ini tidak berdiri di atas kebutuhan ekonomi dalam negeri, melainkan atas permintaan dan kebutuhan ekspansi modal asing. Bila dibandingkan, sistem yang berjalan sekarang hanya kelanjutan dari sistem ekonomi kolonial, yang sempat terinterupsi sejenak di masa revolusi kemerdekaan dan separuh masa pemerintahan nasionalis Soekarno. Latar belakang sebagai negeri yang perekonomiannya bergantung pada asing ini, membawa kerawanan yang sudah diramalkan sedari awal. Secara umum kelemahan pokok Industri dalam negeri adalah karena pertama kelemahan stuktur industrinya, kelemahan ini berbasiskan pada faktor tidak adanya pembangun industri basis industrialisasi (modernisasi industri) seperti baja, mesin –terutama mesin pertanian, petrokimia, farmasi dan telekomunikasi. Kelemahan struktur industri dalam negeri semakin diperparah dengan ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, sangat minim industri pengelohan, sehingga sulit mengharapkan nilai tambah dan berharap akan memperluas lapangan kerja. Kedua mahal dan langkahnya pasokan energi dan bahan bakar (listrik, BBM dan gas). Akibat dari kebijakan pemerintah yang mengorientasikan gas untuk diekspor ke Jepang, Malaysia, dan Singapura, keberadaan industri dalam negeri justru terancam gulung tikar akibat kurangnya pasokan gas. Lihat saja kasus yang menimpa Pt.Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berhenti beroperasi karena hilangnya pasokan gas, padahal PIM berdekatan dengan korporasi penghasil gas, yakni: ExxonMobil. Ketiga minimnya infrastuktur (riset, transfortasi umum, pelabuhan, bandara, dan lain-lain).
Kehancuran industri dalam negeri telah mendorong situasi ekonomi Indonesia dalam bayang-bayang krisis yang mengerikan; penganggurang yang tinggi (40% dari angkatan kerja), tingkat inflasi yang tinggi (6-6,5%), upah real pekerja yang jatuh, serta harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Situasi ini akan menambah beban penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, disamping beban penderitaan lainnya, seperti bencana alam; banjir, gempa bumi, dan longsor. Seorang ibu bersama 3 orang anaknya meninggal dunia di makassar, karena kelaparan, tidak pernah makan selama berhari-hari, padahal makassar dan sekitarnya adalah penyuplai beras utama di Indonesia. gambaran situasi ini, merupakan buah pahit yang harus ditelan rakyat Indonesia, padahal negeri ini sungguh kaya-raya.
Kehancuran pertanian
Ditengah tekanan berat terhadap sistem perekonomian kita, sektor pertanianlah yang paling dikorbankan, dan mereka yang bekerja disektor ini, merupakan yang paling menderita akibat situasi tersebut. Masuknya Indonesia dalam perjanjian pertanian (AoA) WTO tahun 1995 dan tunduk dalam LoI IMF pada tahun 1997, telah membuat liberalisasi pertanian di Indonesia berlangsung secara radikal dan lebih cepat dari yang direncanakan. Liberalisasi sektor pertanian berarti menghilangkan fungsi negara yang seharusnya melindungi pertanian dalam negeri. Petani Indonesi yang di dominasi petani gurem, dengan kemanpuan tekhnologi rendah, dipaksa bertarung dengan petani negara maju yang masih terus menerus mendapat subsidi dari pemerintahnya. Kerangka dasar Agreement of Agriculture(AOA) sendiri, adalah pengurangan tarif bagi produk dari negara-negara maju, dan mengkonversi semua hambatan perdagangan bebas dengan tarif. Akibatnya, poduk-produk pertanian dengan harga murah dan di dukung tekhnologi membanjiri pasar dalam negeri, sekaligus genderang kematian bagi produk pertanian lokal. Untuk sektor pertanian, hasil pemantauan harga-harga perdesaan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 23 Provinsi di Indonesia dalam bulan April 2007, menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional mengalami penurunan sebesar 3,22 persen dibanding NTP Maret 2007.
Liberalisasi pertanian yang radikal tersebut setidaknya bisa dilihat dari tekanan IMF atas pemerintah Indonesia dalam hal : (1) pencabutan subsidi pupuk dan liberalisasi tata niaga pupuk yang sebelumnya dikendalikan PUSRI. Hal ini dilakukan dengan tanpa kompensasi apapun bagi petani, yang mengakibatkan melonjaknya harga pupuk dari Rp.450/kg menjadi Rp. 1.115/kg. Hal tersebut berakibat pada peningkatan biaya produksi petani menjadi 2 kali lipat. (2) Pemerintah melikuidasi peran BULOG, sebagai instrumen untuk menjaga stok pangan dan perlindungan petani dengan membuka peran swasta secara luas untuk mengimpor beras. Pemerintah juga menghapuskan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia bagi Bulog untuk membeli gabah petani. (3) Yang paling fatal adalah mematok tarif impor pangan pada angka 5 %, untuk beras sebagai makanan pokok bahkan sampai 0 % pada bulan September 1999. Seiring dengan dibukanya swasta untuk mengimpor beras maka beras impor membanjiri pasaran beras domestik, dan memenuhi gudang gudang importir beras. (4) Sejak tahun 2001, pemerintah menghapuskan skema kredit murah untuk petani dan digantikan dengan kredit komersial dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Akibatnya penyerapan petani terhadap kredit menjadi rendah, sehingga petani tidak bisa menutupi melonjaknya biaya produksi. (sumber; Neoliberalisme, Indonesia dan Kaum Tani).
Sistem Politik yang dikankangi Kekuatan Lama
Panggung politik pemilu 2009 tinggal setahun lagi. Belum juga, memperlihatkan prestasi ekonomi, politik, budaya, dan kemanan, SBY dan JK sudah terlibat dalam rivalitas memperbaiki image, guna menarik dukungan rakyat dalam pemilu 2009. tidak ketinggalan, tokoh-tokoh lain seperti Wiranto, bang Yos, Amien Rais, Sri Sultan HB X, dan Megawati sudah memperlihatkan ancang-ancang untuk kepentingan politik di pemilu 2009. tidak tahu malu, SBY dan JK mencoba merangkul hati rakyat, namun kebijakan-kebijakannya semakin jauh meninggalkan harapan rakyat. Pemerintah tidak sanggup melakukan tindakan untuk mengendalikan harga dan mengontrol perdagangan umum, karena kalau itu dilakukannya, mereka harus menerima resiko berhadapan dengan bos-bos imperialisnya; WTO dan korporasi asing.
Untuk pemberantasan korupsi pun, kelihatan SBY-JK sama sekali tidak memiliki keberanian dan kemampuan. Keputusan kejaksaan agung untuk menghentikan penyelidikan kasus BLBI, benar-benar sebuah bukti kemandulan sistem penegakan hukum rejim SBY-JK. Tak ada tindak pidana korupsi. Itulah kesimpulan tim penyelidik BLBI Kejaksaan Agung terhadap Anthony Salim dari Bank Central Asia (BCA) dan Syamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Selain itu, kedua pengusaha tersebut juga dinilai telah menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada negara. Akan tetapi, fakta akan terus mencari jalan untuk mengungkapkan kebenaran. Ketua tim jaksa penyelidik BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, akhirnya kedapatan menyambangi Anthony salim dan kedapatan menerima suap. Sistem peradilan di Indonesia memang dikenal selalu menjadi jongos bagi orang kaya dan pemilik modal, namun sangat beringas ketika berhadapan dengan orang miskin. Anak kecil yang tidak pantas untuk dihukum, dimasukkan dalam jeratan hukum.
Ditengah ancang-ancang mengambil star menuju pemilu 2009, partai politik besar dan elit politik lama sudah menset-up sebuah sistem pemilu dan sistem kepartaian yang hanya menguntungkan kelompok disekitar mereka. UU pemilu yang baru disahkan sangat kental memberikan keuntungan kepada partai-partai besar, tetapi menjegal partai kecil (apalagi yang kiri). Syarat-syarat pemilu yang diinginkan oleh partai-partai besar dan politisi tua adalah syarat yang tidak memberikan peluang kepada kekuatan politik baru, terutama yang berbasiskan kepentingan rakyat miskin. Keinginan PKS untuk memasukkan criteria presiden harus sarjana memperlihatkan maksud mereka untuk menghilangkan partisipasi dan hak-hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
Calon perseorangan yang sudah dimenangkan oleh mahkamah konstitusi sengaja diundurkan dan tunda pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Alasannya jelas; mereka tidak menginginkan kemunculan kekuatan politik alternatif yang akan memotong tradisi politik mereka. Partai-partai sangat menyadari pentingnya pilkada sebagai ajang konsolidasi mereka untuk merebut daerah-daerah yang sekaligus nanti untuk basis lumbung suara.
Perlu untuk dijelaskan bahwa desain politik sekarang tidak berbeda jauh dengan desain politik jaman orde baru. yang berbeda hanyalah pengenalan bentuk demokrasi baru yang dikenal dengan demokrasi liberal. Kosakata “demokrasi” yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk institusi, tidak bisa diyakini sebagai demokrasi yang sesungguhnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa demokrasi hanya merupakan sebuah mantra-mantra yang diwujudkan dalam metode yang sangat procedural dan sangat jelas menguntungkan segelintir elit. Kemenangan partai besar dalam mendesain aturan pemilu untuk kepentingan mereka, merupakan pembuktian bahwa elit masih mengontrol kekuasaan diatas kepentingan massa.
Jalan Ekonomi Baru dan Kepemimpinan Baru
Penyebab utama keterpurukan ekonomi nasional sekarang berasal dari dua hal yang utama, yakni (1). jalan ekonomi neoliberal yang masih menjadi mashab/kiblat banyak tokoh-tokoh politik dan partai-partai yang berkuasa sekarang. Mereka dengan sepenuh keyakinan busuknya, menyerahkan kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia kepada eksploitasi korporasi-korporasi asing. Tidak ada kedaulatan ekonomi dalam pengertian minimal sekalipun. Kebijakan perekonomian (dari program hingga regulasinya) mengabdi kepada perluasan kepentingan korporasi asing dalam menguasai sektor-sektor ekonomis di Indonesia.(2). Kepemimpinan nasional sekarang ini, lebih merepresentasikan kebijakan ekonomi dan politiknya untuk melayani dan memfasilitasi kepentingan korporasi dan negara-negara imperialis. hampir semua parpol-parpol besar sebenarnya memiliki arah dan kecenderungan yang sama dengan kepemimpinan nasional yang ada sekarang. Pertentangan politik diantara mereka, hanya merupakan intrik-intrik kecil dimeja makan untuk menentukan siapa yang mendapatkan porsi makanan yang lebih banyak.
Bagi kami, jalan untuk mengatasi persoalan ini, tidak lain, yakni dengan melakukan koreksi total dan membanting stir haluan ekonomi dengan jalan ekonomi baru. jalan ekonomi baru haruslah merupakan jalan ekonomi yang akan menegaskan pertama kali soal kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia kepada negara-negara imperialis dan korporasi asing. Kemandirian ekonomi nasional bermakna; Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, yang mengusai hajat hidup orang banyak oleh Negara. Penguasaan ini juga mensyaratkan bahwa bumi dan air (beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya) harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan bangsa-bangsa didunia, ataupun dengan lembaga internasional, harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, setara dan pengakuan akan kedaulatan bangsa masing-masing.
Kedaulatan ekonomi akan menemukan pijakan kuat dari program ekonomi baru yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Tekanan pertamanya adalah pengambil-alihan perusahaan tambang asing yang sekarang mengankangi 85% pengelolaan migas dan mineral kita. Sektor-sektor ini juga sangat penting bagi basis pembangunan industri modern yang kuat, dalam hal menyediakan pasokan bahan baku murah dan limpahan keuntungan sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua dengan melakukan penghapusan utang luar negeri yang bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi selama ini menjadi instrument negara imperialis dan kakitangannya menjerat negara debitur untuk menjalankan scenario neoliberalisme. Dilaporkan bahwa jumlah dari bunga (Rp 91 triliun) dan cicilan pokok (Rp 59,6 triliun ) utang yang harus dibayarkan oleh negara di tahun 2008 mencapai nilai 150-an trilyun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah industrialisasi nasional. Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negeri ini tidak akan punya ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neoliberalisme. Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dalam pengertian; kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat punya daya beli, karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Berdiri sejajar dengan itu, industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud.
Jalan ekonomi baru mustahil bisa dijalankan oleh elit politik dan kepemimpinan nasional yang ada sekarang. Harus ada sebuah proses politik yang membidani kelahiran kepemimpinan politik baru, yang berakar dan bersumber dari partisipasi politik rakyat. Proses penciptaan kepemimpinan politik baru ini harus diusahakan kepada pendirian partai baru yang bersandarkan pada program anti-imperialisme. gerakan tani yang terus berkembang mengambil bentuk-bentuk aksi-aksi spontan dan terlokalisir harus disatukan dalam sebuah spectrum perjuangan politik yang luas. Demikian pula dengan bagian gerakan yang lain, harus aktif dalam memperjuangkan kelahiran kekuatan politik baru yang akan menjalan program ekonomi baru.
[1] Dalam tahun 2005 jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk investasi langsung mencapai 8,55 miliar US dolar yang dinvestasikan pada 785 proyek. Selama Januari sampai dengan Oktober Tahun 2006, jumlah modal asing bertambah sebesar 4,48 miliar US Dolar yang dinvestasikan pada 770 proyek (Erna S. U. Girsang, Bisnis Indonesia : 15 Nopember 2006).
0 komentar
Read more...
Pemerintah boleh berbangga dengan data-data statistik yang disajikan oleh beberapa lembaga survey. Akan tetapi, beberapa data yang ditunjukkan sangat bertentangan dengan realitas ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Indikator yang digunakan oleh pemerintah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang masih memperlihatkan gejala pertumbuhan yang positif. pertumbuhan domestik bruto sebesar 6.3% (year-on-year), inflasi ditekan hingga 6.3% dari 13.1% (year-on-year) di awal 2007, suku bunga BI merosot tajam hingga8.0% di bulan Desember lalu, cadangan devisa melonjak 27% hingga US$ 57.054 milyar, FDI naik tajam menjadi Rp 91.5 triliun (Januari-November), surplus neraca perdagangan sebesar 2.8% dari PDB. Wapres Yusuf Kalla sudah terlanjur mengeluarkan pernyataan kepublik bahwa “krisis ekonomi Indonesia sudah lewat”, pernyataan ini tentunya mengundang kerawanan. Data- data statistik ini, benar-benar berdiri diluar keruwetan perekonomian Indonesia. Di Makassar, seorang ibu dan anaknya meninggal dunia karena sudah berhari-hari tidak makan. Di berbagai daerah, rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Belum lagi, fenomena rakyat antri BBM yang memenuhi halaman pemberitaan media massa setiap hari.
Problem Ekonomi Ekonomi Nasional
Persoalan yang cukup serius, dirasakan bangsa Indonesia saat ini adalah kelemahan dalam tenaga-tenaga produktif (tekhnologi dan sumber daya manusia), ditambah moral pemimpinnya yang bermentalitas inlander. Ekonomi berjalan sangat sulit, bisa dilihat dari situasi keterpurukan industri dalam negeri, pertumbuhan Industri berjalan sangat lambat beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,0 persen, industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki sebesar 4,5 persen, industri barang kayu dan hasil hutan 4,0 persen, serta industri kertas dan barang cetakan sebesar 6,8 persen. Kelompok industri lainnya, industri pupuk, kimia dan barang dari karet ditargetkan tumbuh 8,0 persen, industri semen dan barang galian non logam sebesar 7,0 persen, industri logam dasar, besi, dan baja 6,0 persen, industri alat angkut, mesin, dan peralatan 12,4 persen, serta industri barang lainnya 6,2 persen.
Perekonomian Indonesia saat ini, dicirikan oleh beberapa faktor berikut: (1). Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada investasi dan menggenjot ekspor. Ibaratnya, perekonomian Indonesia ini berdiri diatas sebuah realitas yang kosong. Trend investasi yang membanjiri Indonesia adalah investasi jangka pendek (fortopolio). Ini berkontradiksi dengan kenyataan semakin menurunnya nilai investasi lansung (FDI) dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, kuartal pertama tahun 2003 arus investasi asing (FDI) langsung minus US$ 2,6 miliar, sedangkan pada 2004 penurunan masih akan terus terjadi dengan prediksi minus US$ 3,9 miliar. Investasi asing berbentuk portofolio meningkat tahun 2003 mencapai US$ 1,2 miliar. Hingga Maret 2007, dana asing mencapai Rp 510,74 triliun atau lebih dari separo total kepemilikan saham senilai Rp 745,16 triliun[1]. (2). Liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang sangat agressif. Ketundukan pemerintah Indonesia terhadap anjuran WTO, memaksa untuk meliberalisasikan semua sektor ekonomi, termasuk yang vital—menguasai hajat hidup orang banya. (3). Tingkat inflasi yang tinggi dan kemampuan daya beli rakyat yang sangat rendah. Kemudian, pemerintah Indonesia belum sanggup mengendalikan harga, terutama harga kebutuhan pokok (minyak goreng, beras, kedele) dan kenaikan harga BBM.
Kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus level 112US$/barel beberapa pekan lalu, merupakan ancaman baru atas kerawanan ekonomi Indonesia untuk digilas oleh krisis. Mengacu pada model pengelolaan migas seperti saat ini, jelas, kenaikan harga minyak dunia akan memberikan tekanan baru dalam APBN. Di dalam negeri, kelangkaan BBM sudah berlansung sepanjang tahun 2007. situasi ini menyebabkan dua hal, yakni pertama di berbagai daerah rakyat antre untuk mendapatkan BBM (bensin dan minyak tanah). Kedua terpukulnya industri dalam negeri sehingga banyak diantaranya yang harus gulung tikar. Sangat ironis memang, Indonesia yang pernah menikmati periode “bonanza minyak” tahun 1970-an, sekarang harus merasakan dampak negatif dari kenaikan minyak dunia. Sumur-sumur minyak yang masih eksis, rata-rata masih merupakan peninggalan kolonial dan umurnya sudah sangat tua. Tekhnologi yang digunakan oleh pengelolaan minyak Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan tekhnologi yang dibawa MNC. (2). Eksploitasi selama bertahun-tahun tidak disertai dengan upaya penelitian dan pencarian sumber-sumber minyak yang lain. Pemerintah tidak memfasilitasi ahli geologi untuk melakukan survey terhadap daerah-daerah baru yang memiliki cadangan minyak potensial. (3). Peran negara (state) dalam mengontrol ketersediaan/ ketahanan energi nasional terus melemah, seiring dengan dikeluarkannya UU Migas nomor 22 tahun 2001 yang memberi keleluasaan kepada MNC untuk mengeksploitasi minyak Indonesia dari hulu sampai kehilir. Akibatnya, Sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia. "Dari 20 perusahaan tersebut, baru 10 perusahaan yang sudah berproduksi.
Industri di dalam negeri merupakan industri dengan basis tekhnologi dan modal yang sungguh kecil. Menilik pada sejarah kehadirannya, seluruh industri termaju di Indonesia saat ini tidak berdiri di atas kebutuhan ekonomi dalam negeri, melainkan atas permintaan dan kebutuhan ekspansi modal asing. Bila dibandingkan, sistem yang berjalan sekarang hanya kelanjutan dari sistem ekonomi kolonial, yang sempat terinterupsi sejenak di masa revolusi kemerdekaan dan separuh masa pemerintahan nasionalis Soekarno. Latar belakang sebagai negeri yang perekonomiannya bergantung pada asing ini, membawa kerawanan yang sudah diramalkan sedari awal. Secara umum kelemahan pokok Industri dalam negeri adalah karena pertama kelemahan stuktur industrinya, kelemahan ini berbasiskan pada faktor tidak adanya pembangun industri basis industrialisasi (modernisasi industri) seperti baja, mesin –terutama mesin pertanian, petrokimia, farmasi dan telekomunikasi. Kelemahan struktur industri dalam negeri semakin diperparah dengan ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, sangat minim industri pengelohan, sehingga sulit mengharapkan nilai tambah dan berharap akan memperluas lapangan kerja. Kedua mahal dan langkahnya pasokan energi dan bahan bakar (listrik, BBM dan gas). Akibat dari kebijakan pemerintah yang mengorientasikan gas untuk diekspor ke Jepang, Malaysia, dan Singapura, keberadaan industri dalam negeri justru terancam gulung tikar akibat kurangnya pasokan gas. Lihat saja kasus yang menimpa Pt.Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berhenti beroperasi karena hilangnya pasokan gas, padahal PIM berdekatan dengan korporasi penghasil gas, yakni: ExxonMobil. Ketiga minimnya infrastuktur (riset, transfortasi umum, pelabuhan, bandara, dan lain-lain).
Kehancuran industri dalam negeri telah mendorong situasi ekonomi Indonesia dalam bayang-bayang krisis yang mengerikan; penganggurang yang tinggi (40% dari angkatan kerja), tingkat inflasi yang tinggi (6-6,5%), upah real pekerja yang jatuh, serta harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Situasi ini akan menambah beban penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, disamping beban penderitaan lainnya, seperti bencana alam; banjir, gempa bumi, dan longsor. Seorang ibu bersama 3 orang anaknya meninggal dunia di makassar, karena kelaparan, tidak pernah makan selama berhari-hari, padahal makassar dan sekitarnya adalah penyuplai beras utama di Indonesia. gambaran situasi ini, merupakan buah pahit yang harus ditelan rakyat Indonesia, padahal negeri ini sungguh kaya-raya.
Kehancuran pertanian
Ditengah tekanan berat terhadap sistem perekonomian kita, sektor pertanianlah yang paling dikorbankan, dan mereka yang bekerja disektor ini, merupakan yang paling menderita akibat situasi tersebut. Masuknya Indonesia dalam perjanjian pertanian (AoA) WTO tahun 1995 dan tunduk dalam LoI IMF pada tahun 1997, telah membuat liberalisasi pertanian di Indonesia berlangsung secara radikal dan lebih cepat dari yang direncanakan. Liberalisasi sektor pertanian berarti menghilangkan fungsi negara yang seharusnya melindungi pertanian dalam negeri. Petani Indonesi yang di dominasi petani gurem, dengan kemanpuan tekhnologi rendah, dipaksa bertarung dengan petani negara maju yang masih terus menerus mendapat subsidi dari pemerintahnya. Kerangka dasar Agreement of Agriculture(AOA) sendiri, adalah pengurangan tarif bagi produk dari negara-negara maju, dan mengkonversi semua hambatan perdagangan bebas dengan tarif. Akibatnya, poduk-produk pertanian dengan harga murah dan di dukung tekhnologi membanjiri pasar dalam negeri, sekaligus genderang kematian bagi produk pertanian lokal. Untuk sektor pertanian, hasil pemantauan harga-harga perdesaan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 23 Provinsi di Indonesia dalam bulan April 2007, menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional mengalami penurunan sebesar 3,22 persen dibanding NTP Maret 2007.
Liberalisasi pertanian yang radikal tersebut setidaknya bisa dilihat dari tekanan IMF atas pemerintah Indonesia dalam hal : (1) pencabutan subsidi pupuk dan liberalisasi tata niaga pupuk yang sebelumnya dikendalikan PUSRI. Hal ini dilakukan dengan tanpa kompensasi apapun bagi petani, yang mengakibatkan melonjaknya harga pupuk dari Rp.450/kg menjadi Rp. 1.115/kg. Hal tersebut berakibat pada peningkatan biaya produksi petani menjadi 2 kali lipat. (2) Pemerintah melikuidasi peran BULOG, sebagai instrumen untuk menjaga stok pangan dan perlindungan petani dengan membuka peran swasta secara luas untuk mengimpor beras. Pemerintah juga menghapuskan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia bagi Bulog untuk membeli gabah petani. (3) Yang paling fatal adalah mematok tarif impor pangan pada angka 5 %, untuk beras sebagai makanan pokok bahkan sampai 0 % pada bulan September 1999. Seiring dengan dibukanya swasta untuk mengimpor beras maka beras impor membanjiri pasaran beras domestik, dan memenuhi gudang gudang importir beras. (4) Sejak tahun 2001, pemerintah menghapuskan skema kredit murah untuk petani dan digantikan dengan kredit komersial dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Akibatnya penyerapan petani terhadap kredit menjadi rendah, sehingga petani tidak bisa menutupi melonjaknya biaya produksi. (sumber; Neoliberalisme, Indonesia dan Kaum Tani).
Sistem Politik yang dikankangi Kekuatan Lama
Panggung politik pemilu 2009 tinggal setahun lagi. Belum juga, memperlihatkan prestasi ekonomi, politik, budaya, dan kemanan, SBY dan JK sudah terlibat dalam rivalitas memperbaiki image, guna menarik dukungan rakyat dalam pemilu 2009. tidak ketinggalan, tokoh-tokoh lain seperti Wiranto, bang Yos, Amien Rais, Sri Sultan HB X, dan Megawati sudah memperlihatkan ancang-ancang untuk kepentingan politik di pemilu 2009. tidak tahu malu, SBY dan JK mencoba merangkul hati rakyat, namun kebijakan-kebijakannya semakin jauh meninggalkan harapan rakyat. Pemerintah tidak sanggup melakukan tindakan untuk mengendalikan harga dan mengontrol perdagangan umum, karena kalau itu dilakukannya, mereka harus menerima resiko berhadapan dengan bos-bos imperialisnya; WTO dan korporasi asing.
Untuk pemberantasan korupsi pun, kelihatan SBY-JK sama sekali tidak memiliki keberanian dan kemampuan. Keputusan kejaksaan agung untuk menghentikan penyelidikan kasus BLBI, benar-benar sebuah bukti kemandulan sistem penegakan hukum rejim SBY-JK. Tak ada tindak pidana korupsi. Itulah kesimpulan tim penyelidik BLBI Kejaksaan Agung terhadap Anthony Salim dari Bank Central Asia (BCA) dan Syamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Selain itu, kedua pengusaha tersebut juga dinilai telah menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada negara. Akan tetapi, fakta akan terus mencari jalan untuk mengungkapkan kebenaran. Ketua tim jaksa penyelidik BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, akhirnya kedapatan menyambangi Anthony salim dan kedapatan menerima suap. Sistem peradilan di Indonesia memang dikenal selalu menjadi jongos bagi orang kaya dan pemilik modal, namun sangat beringas ketika berhadapan dengan orang miskin. Anak kecil yang tidak pantas untuk dihukum, dimasukkan dalam jeratan hukum.
Ditengah ancang-ancang mengambil star menuju pemilu 2009, partai politik besar dan elit politik lama sudah menset-up sebuah sistem pemilu dan sistem kepartaian yang hanya menguntungkan kelompok disekitar mereka. UU pemilu yang baru disahkan sangat kental memberikan keuntungan kepada partai-partai besar, tetapi menjegal partai kecil (apalagi yang kiri). Syarat-syarat pemilu yang diinginkan oleh partai-partai besar dan politisi tua adalah syarat yang tidak memberikan peluang kepada kekuatan politik baru, terutama yang berbasiskan kepentingan rakyat miskin. Keinginan PKS untuk memasukkan criteria presiden harus sarjana memperlihatkan maksud mereka untuk menghilangkan partisipasi dan hak-hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
Calon perseorangan yang sudah dimenangkan oleh mahkamah konstitusi sengaja diundurkan dan tunda pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Alasannya jelas; mereka tidak menginginkan kemunculan kekuatan politik alternatif yang akan memotong tradisi politik mereka. Partai-partai sangat menyadari pentingnya pilkada sebagai ajang konsolidasi mereka untuk merebut daerah-daerah yang sekaligus nanti untuk basis lumbung suara.
Perlu untuk dijelaskan bahwa desain politik sekarang tidak berbeda jauh dengan desain politik jaman orde baru. yang berbeda hanyalah pengenalan bentuk demokrasi baru yang dikenal dengan demokrasi liberal. Kosakata “demokrasi” yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk institusi, tidak bisa diyakini sebagai demokrasi yang sesungguhnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa demokrasi hanya merupakan sebuah mantra-mantra yang diwujudkan dalam metode yang sangat procedural dan sangat jelas menguntungkan segelintir elit. Kemenangan partai besar dalam mendesain aturan pemilu untuk kepentingan mereka, merupakan pembuktian bahwa elit masih mengontrol kekuasaan diatas kepentingan massa.
Jalan Ekonomi Baru dan Kepemimpinan Baru
Penyebab utama keterpurukan ekonomi nasional sekarang berasal dari dua hal yang utama, yakni (1). jalan ekonomi neoliberal yang masih menjadi mashab/kiblat banyak tokoh-tokoh politik dan partai-partai yang berkuasa sekarang. Mereka dengan sepenuh keyakinan busuknya, menyerahkan kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia kepada eksploitasi korporasi-korporasi asing. Tidak ada kedaulatan ekonomi dalam pengertian minimal sekalipun. Kebijakan perekonomian (dari program hingga regulasinya) mengabdi kepada perluasan kepentingan korporasi asing dalam menguasai sektor-sektor ekonomis di Indonesia.(2). Kepemimpinan nasional sekarang ini, lebih merepresentasikan kebijakan ekonomi dan politiknya untuk melayani dan memfasilitasi kepentingan korporasi dan negara-negara imperialis. hampir semua parpol-parpol besar sebenarnya memiliki arah dan kecenderungan yang sama dengan kepemimpinan nasional yang ada sekarang. Pertentangan politik diantara mereka, hanya merupakan intrik-intrik kecil dimeja makan untuk menentukan siapa yang mendapatkan porsi makanan yang lebih banyak.
Bagi kami, jalan untuk mengatasi persoalan ini, tidak lain, yakni dengan melakukan koreksi total dan membanting stir haluan ekonomi dengan jalan ekonomi baru. jalan ekonomi baru haruslah merupakan jalan ekonomi yang akan menegaskan pertama kali soal kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia kepada negara-negara imperialis dan korporasi asing. Kemandirian ekonomi nasional bermakna; Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, yang mengusai hajat hidup orang banyak oleh Negara. Penguasaan ini juga mensyaratkan bahwa bumi dan air (beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya) harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan bangsa-bangsa didunia, ataupun dengan lembaga internasional, harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, setara dan pengakuan akan kedaulatan bangsa masing-masing.
Kedaulatan ekonomi akan menemukan pijakan kuat dari program ekonomi baru yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Tekanan pertamanya adalah pengambil-alihan perusahaan tambang asing yang sekarang mengankangi 85% pengelolaan migas dan mineral kita. Sektor-sektor ini juga sangat penting bagi basis pembangunan industri modern yang kuat, dalam hal menyediakan pasokan bahan baku murah dan limpahan keuntungan sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua dengan melakukan penghapusan utang luar negeri yang bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi selama ini menjadi instrument negara imperialis dan kakitangannya menjerat negara debitur untuk menjalankan scenario neoliberalisme. Dilaporkan bahwa jumlah dari bunga (Rp 91 triliun) dan cicilan pokok (Rp 59,6 triliun ) utang yang harus dibayarkan oleh negara di tahun 2008 mencapai nilai 150-an trilyun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah industrialisasi nasional. Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negeri ini tidak akan punya ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neoliberalisme. Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dalam pengertian; kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat punya daya beli, karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Berdiri sejajar dengan itu, industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud.
Jalan ekonomi baru mustahil bisa dijalankan oleh elit politik dan kepemimpinan nasional yang ada sekarang. Harus ada sebuah proses politik yang membidani kelahiran kepemimpinan politik baru, yang berakar dan bersumber dari partisipasi politik rakyat. Proses penciptaan kepemimpinan politik baru ini harus diusahakan kepada pendirian partai baru yang bersandarkan pada program anti-imperialisme. gerakan tani yang terus berkembang mengambil bentuk-bentuk aksi-aksi spontan dan terlokalisir harus disatukan dalam sebuah spectrum perjuangan politik yang luas. Demikian pula dengan bagian gerakan yang lain, harus aktif dalam memperjuangkan kelahiran kekuatan politik baru yang akan menjalan program ekonomi baru.
[1] Dalam tahun 2005 jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk investasi langsung mencapai 8,55 miliar US dolar yang dinvestasikan pada 785 proyek. Selama Januari sampai dengan Oktober Tahun 2006, jumlah modal asing bertambah sebesar 4,48 miliar US Dolar yang dinvestasikan pada 770 proyek (Erna S. U. Girsang, Bisnis Indonesia : 15 Nopember 2006).
SIKAP DAN POSISI POLITIK PILPRES 2009: HADANG CAPRES-CAWAPRES PRO-NEOLIBERALISME! BANGUN PEMERINTAHAN
Tiga pasangan Capres-Cawapres untuk Pemilu Presiden 2009 sudah final: Mega-Pro, SBY-Boediono, dan JK-Win. Di tengah hiruk-pikuk Pilpres ini, wacana neoliberalisme pun semakin menguat. Dapat dikatakan, ketiga pasangan capres-cawapres yang berlaga pada pemilu pilpres kali ini menolak bila dikaitkan dengan neoliberalisme atau dituduh sebagai penganut neoliberalisme. Bahkan dua pasangan Capres-Cawapres yakni Mega-Pro dan JK-Win mengusung tema Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Nasional sebagai sikap anti neoliberal melawan Capres incumbent SBY yang selama lima tahun terakhir menjalankan praktek neoliberal dalam pemerintahannya.
Neoliberalisme adalah bentuk penjajahan gaya baru yang mendesakkan mekanisme pasar bebas di setiap negara, termasuk Indonesia . Hal ini jelas berdampak buruk dalam persaingan yang tak seimbang di tengah mekanisme pasar yang berjalan. Misal, petani kita, tanpa perlindungan dan bantuan pemerintah (dalam meningkatkan produktivitas dan tentu saja ini berkaitan dengan teknologi pertanian), akan semakin terlibas oleh petani-petani modern dari belahan Eropa dan Amerika, bahkan dengan petani dari Vietnam saja, petani kita tak mampu bersaing. Akibat dari semua itu semakin terpuruk dan menangis di bawah serbuan beras impor. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan pemerintah bila menyerahkan pada mekanisme pasar bebas (karena itulah disebut neoliberal) akan semakin menumpulkan daya produktif dan kreatif rakyatnya sendiri yang memang belum bangkit . Dengan begitu juga akan semakin merendahkan nilai tenaga kerja Indonesia dan tentu saja: menciptakan barisan penganggur yang semakin panjang.
Lantas dimanakah peran perlindungan negara (baca juga: pemerintah) dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyatnya sebagai negara dan pemerintahan yang merdeka?
Kita memang tidak bisa menghindarkan diri dari pasar global saat ini. Semua negara bangsa saling membutuhkan. Akan tetapi tentu saja kita pun boleh berharap akan adanya pasar yang bersendikan solidaritas bukan pasar yang brutal, saling menyingkirkan dan menghancurkan kemampuan produktif dan kreatif suatu bangsa, yang akhirnya berarti juga sebagai tindakan genocide. Apakah tata dunia baru yang kini sedang disusun dan dijalankan tak dapat berjalan di atas rel pasar yang bersendikan solidaritas? Bila itu yang terus berjalan, tak salah dan tak aneh bila terjadi pengelompokan di beberapa negara seperti yang terjadi di kawasan Amerika Latin untuk menolak pemaksaan mekanisme pasar bebas alias neoliberalisme.
Tampaknya nilai dan komitmen inilah yang seolah-olah tak surut pada ketiga pasangan capres-cawapres kita kali ini. Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono mendeklarasikan diri di Kota Bandung yang mengingatkan pada dunia arti penting kota itu bagi harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia, Afrika pun Amerika Latin yang baru lepas dari penjajahan kolonialisme. Deklarasi Mega-Pro dilangsungkan di kawasan Bantar Gebang yang dikenal sebagai kawasan pembuangan akhir tempat rakyat kecil mengais-ngais hidup seakan menjanjikan suatu pemerintahan yang berkomitmen tinggi pada rakyat kecil. Sedangkan pasangan JK-Win, menyatakan tekad mereka di bawah perlindungan tokoh proklamasi kemerdekaan kita di Tugu Proklamasi. Karenanya tampak juga bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres ini seolah-olah menghadang musuh yang sama yakni neoliberalisme atau setidaknya berusaha tampil dihadapan rakyat bukan sebagai penganut neoliberal tulen.
Karena itu, sebagaimana juga sudah disampaikan banyak intelektual Indonesia yang jujur, kami menyatakan bahwa:
1. Saat ini Rakyat Indonesia nyata berada dalam cengkraman Neoliberalisme. Neoliberalisme seperti yang kita saksikan sehari-hari semakin nyata menyengsarakan rakyat. Praktek nyata komersialisasi di bidang kesehatan, pendidikan dan kekayaan alam Indonesia (yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya bangsa) akhir-akhir ini adalah bukti cengkraman neoliberal di Indonesia. Semua tindakan neolib ini jelas bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Agustus 1945 dan Tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Ikut melaksanakan ketertiban dunia
2. Akan tetapi momentum Pilpres ini tak akan kami tinggalkan. Medan Politik Pilpres 2009 adalah medan yang jelas bagi rakyat untuk melawan praktek neoliberalisme. Kami menilai bahwa Pasangan Sby-Boediono adalah penganut jalan neoliberal sebagaimana terbukti selama SBY menjabat sebagai Presiden. Karenanya kita harus bersatu mengalahkan Pasangan Neoliberal SBY-Boediono pada Pemilu Presiden 2009.
3. Dengan begitu, tidak membiarkan rakyat berada di antara “Maling teriak Maling” tapi terus memperbesar kekuatan dan barisan rakyat dalam menghadang bahaya neoliberalisme dengan terus-menerus membangun kerja sama-kerja sama anti neoliberalisme.
4. Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh rakyat dan para patriotis negeri ini; buruh, petani, kaum miskin kota, intelektual, pekerja seni dan budaya, pun keluarga prajurit dan pengusaha nasional untuk bersatu menghadang neoliberalisme dengan Membentuk Koalisi Pemerintahan Nasional untuk Kemandirian Bangsa.
5. Pemerintahan Koalisi Nasional untuk kemandirian Bangsa akan bekerja untuk rakyat dengan prinsip-prinsip yang berbeda sama sekali dengan neoliberalisme dengan didasarkan pada penghapusan hutang luar negeri yang selama ini membuat negeri tak berdaulat di bidang politik, pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan pembangunan serta penguatan industri nasional untuk meningkatkan potensi kreatif rakyat Indonesia sehingga tidak terjerumus dalam pengangguran.
Demikian sikap dan posisi politik ini kami buat, demi mengangkat bangsa ini menjadi bangsa mandiri. Cukup sudah jadi bangsa kuli, bangkit jadi bangsa mandiri!
Jakarta, 15 Juni 2009
Read more...
Neoliberalisme adalah bentuk penjajahan gaya baru yang mendesakkan mekanisme pasar bebas di setiap negara, termasuk Indonesia . Hal ini jelas berdampak buruk dalam persaingan yang tak seimbang di tengah mekanisme pasar yang berjalan. Misal, petani kita, tanpa perlindungan dan bantuan pemerintah (dalam meningkatkan produktivitas dan tentu saja ini berkaitan dengan teknologi pertanian), akan semakin terlibas oleh petani-petani modern dari belahan Eropa dan Amerika, bahkan dengan petani dari Vietnam saja, petani kita tak mampu bersaing. Akibat dari semua itu semakin terpuruk dan menangis di bawah serbuan beras impor. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan pemerintah bila menyerahkan pada mekanisme pasar bebas (karena itulah disebut neoliberal) akan semakin menumpulkan daya produktif dan kreatif rakyatnya sendiri yang memang belum bangkit . Dengan begitu juga akan semakin merendahkan nilai tenaga kerja Indonesia dan tentu saja: menciptakan barisan penganggur yang semakin panjang.
Lantas dimanakah peran perlindungan negara (baca juga: pemerintah) dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyatnya sebagai negara dan pemerintahan yang merdeka?
Kita memang tidak bisa menghindarkan diri dari pasar global saat ini. Semua negara bangsa saling membutuhkan. Akan tetapi tentu saja kita pun boleh berharap akan adanya pasar yang bersendikan solidaritas bukan pasar yang brutal, saling menyingkirkan dan menghancurkan kemampuan produktif dan kreatif suatu bangsa, yang akhirnya berarti juga sebagai tindakan genocide. Apakah tata dunia baru yang kini sedang disusun dan dijalankan tak dapat berjalan di atas rel pasar yang bersendikan solidaritas? Bila itu yang terus berjalan, tak salah dan tak aneh bila terjadi pengelompokan di beberapa negara seperti yang terjadi di kawasan Amerika Latin untuk menolak pemaksaan mekanisme pasar bebas alias neoliberalisme.
Tampaknya nilai dan komitmen inilah yang seolah-olah tak surut pada ketiga pasangan capres-cawapres kita kali ini. Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono mendeklarasikan diri di Kota Bandung yang mengingatkan pada dunia arti penting kota itu bagi harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia, Afrika pun Amerika Latin yang baru lepas dari penjajahan kolonialisme. Deklarasi Mega-Pro dilangsungkan di kawasan Bantar Gebang yang dikenal sebagai kawasan pembuangan akhir tempat rakyat kecil mengais-ngais hidup seakan menjanjikan suatu pemerintahan yang berkomitmen tinggi pada rakyat kecil. Sedangkan pasangan JK-Win, menyatakan tekad mereka di bawah perlindungan tokoh proklamasi kemerdekaan kita di Tugu Proklamasi. Karenanya tampak juga bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres ini seolah-olah menghadang musuh yang sama yakni neoliberalisme atau setidaknya berusaha tampil dihadapan rakyat bukan sebagai penganut neoliberal tulen.
Karena itu, sebagaimana juga sudah disampaikan banyak intelektual Indonesia yang jujur, kami menyatakan bahwa:
1. Saat ini Rakyat Indonesia nyata berada dalam cengkraman Neoliberalisme. Neoliberalisme seperti yang kita saksikan sehari-hari semakin nyata menyengsarakan rakyat. Praktek nyata komersialisasi di bidang kesehatan, pendidikan dan kekayaan alam Indonesia (yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya bangsa) akhir-akhir ini adalah bukti cengkraman neoliberal di Indonesia. Semua tindakan neolib ini jelas bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Agustus 1945 dan Tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Ikut melaksanakan ketertiban dunia
2. Akan tetapi momentum Pilpres ini tak akan kami tinggalkan. Medan Politik Pilpres 2009 adalah medan yang jelas bagi rakyat untuk melawan praktek neoliberalisme. Kami menilai bahwa Pasangan Sby-Boediono adalah penganut jalan neoliberal sebagaimana terbukti selama SBY menjabat sebagai Presiden. Karenanya kita harus bersatu mengalahkan Pasangan Neoliberal SBY-Boediono pada Pemilu Presiden 2009.
3. Dengan begitu, tidak membiarkan rakyat berada di antara “Maling teriak Maling” tapi terus memperbesar kekuatan dan barisan rakyat dalam menghadang bahaya neoliberalisme dengan terus-menerus membangun kerja sama-kerja sama anti neoliberalisme.
4. Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh rakyat dan para patriotis negeri ini; buruh, petani, kaum miskin kota, intelektual, pekerja seni dan budaya, pun keluarga prajurit dan pengusaha nasional untuk bersatu menghadang neoliberalisme dengan Membentuk Koalisi Pemerintahan Nasional untuk Kemandirian Bangsa.
5. Pemerintahan Koalisi Nasional untuk kemandirian Bangsa akan bekerja untuk rakyat dengan prinsip-prinsip yang berbeda sama sekali dengan neoliberalisme dengan didasarkan pada penghapusan hutang luar negeri yang selama ini membuat negeri tak berdaulat di bidang politik, pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan pembangunan serta penguatan industri nasional untuk meningkatkan potensi kreatif rakyat Indonesia sehingga tidak terjerumus dalam pengangguran.
Demikian sikap dan posisi politik ini kami buat, demi mengangkat bangsa ini menjadi bangsa mandiri. Cukup sudah jadi bangsa kuli, bangkit jadi bangsa mandiri!
Jakarta, 15 Juni 2009
MAKMURKAN RAKYAT DENGAN:
Hapus Utang Luar Negeri; Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing;
Bangun Industri (Pabrik) Nasional!
Hapus Utang Luar Negeri; Nasionalisasi Industri Pertambangan Asing;
Bangun Industri (Pabrik) Nasional!
DEWAN PIMPINAN WILAYAH SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA
( DPW – SRMI)
SUMATERA UTARA
Ketua,
Rahmad Dian Harahap, S.Pd
( DPW – SRMI)
SUMATERA UTARA
Ketua,
Rahmad Dian Harahap, S.Pd
Langganan:
Postingan (Atom)