Kita Sudah Melakukan Sebelumnya, dan Mari Untuk Terus Bersatu

Kemenangan Kecil, Pelajaran Menuju Memenangan Besar

Benteng kezaliman yang paling kuatpun tak akan pernah abadi.
Dan kedaulatan rakyat adalah keabadian yang tidak lapuk di sepanjang zaman.

Dua bulan yang lalu kita telah memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi ke kantor Menkokesra guna meminta pendataan ulang terhadap warga masyarakat yang belum didata sebagai calon penerima program BLT. Dua bulan sudah kita melakukan rapat-rapat dan menjalankan kegiatan lainnya dengan tujuan agar cita-cita perjuangan yang sejak awal kita putuskan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang setelah lama menunggu janji-janji yang sudah diberikan oleh menkokesra, pada minggu-minggu akhir bulan Januari, akhirnya Menkokesra melalui BPS terpaksa memenuhi janji-janjinya. Perlu saudara-saudari ketahui dari peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu di jadikan catatan. Tidak semua warga yang terlibat demo mendapatkan BLT. Padahal dalam demo tersebut kita sudah mengajukan agar semua formulir pengaduan yang kita laporkan diterima untuk didata menjadi calon penerima BLT. Apa yang kita dapat dari peristiwa ini barulah sebuah kemenganan kecil.

Dari beberapa fakta lapangan kami masih mendapatkan laporan, dimana masih ada penerima kartu yang berasal dari keluarga/rumah tangga mapan/mampu. Dari fakta ini dapatlah kita simpulkan bahwa; pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS belum benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya beberapa anggota masyarakat yang kurang beruntung---yang keadaan ekonominya lebih susah---merasa diperlakukan kurang adil oleh fakta tersebut. Juga menyebabakan konflik antar warga. Memang politik BLT telah menyebabakan perpecahan/konflik dikalangan masyarakat seperti pernah terjadi di kampung yang sedang kami dampingi ataupun di daerah lain. Semua itu sebetulnya dapat dicegah andai saja warga masyarakat mau berperan aktif dalam proses pendataan dan pengawasan. Jangan seperti diawal-awal kami menggerakan rakyat dalam rencana tersebut dimuka, dimana keterlibatan warga sangat sedikit.

Sedari awal, dimulai sejak kami dan warga berencana aksi ke Menkokesra, kami menyadari bahwa BLT tidak dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan yang sudah lama diimpikan oleh rakyat kecil. Namun apa yang telah kami lakukan hanyalah agar warga berani menagih janji-janji yang telah digembar-gemborkan oleh Pemerintah SBY-Kalla. Janji tersebut telah tercatat dalam produk hukum Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005. Maka tak salah kalau warga kami ingatkan untuk menagih janji tersebut. Terus, setelah warga berani menagih janji presiden kami berharap agar janji tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Kepada warga yang sudah dapat kartu BLT. Kami serukan bahwa, perjuangan yang kita lakukan tidak cukup sampai disini. Sejak awal kita telah menyimpulkan beberapa problem yang harus diperjuangkan. Dari kesimpulan tersebut telah didapat pengertian antara kami dan warga bahwa banyak persoalan yang mesti kita perjuangkan bersama-sama, seperti; menuntut layanan kesehatan gratis, surat-surat kependudukkan gratis, murahnya harga sembako, dan murahnya ongkos transportasi. Apalagi dalam waktu dekat ini Pemerintah SBY-Kalla berencana menaikan Tarif Dasar Listrik dan Pemerintahan Sutiyoso berencana menaikan Tarif Air PAM. Kalau saja dua rencana tersebut di sahkan, sudah pasti beban dan penderitaan rakyat akan semakin berat. Mendapat BLT bukan berarti setuju dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tetap kompak dalam wadah yang sudah kita dirikan. Kedepan kita akan menentang rencana kenaikan TDL dan Tarif Air PAM.

Terus bersatu dan perkuat wadah perjuangan yang sudah kita miliki, yakinlah ketika kita bersatu dalam wadah perjuangan, segala persoalan dapat kita atasi dengan mudah. Tidak seperti sebelum kita memiliki wadah, dimana kita mendapat kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Setelah bersatu dan memperkuat wadah yang kita miliki, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memperbesar dan memperluas, baik keanggotaan maupun wilayah baru, dimana terdapat warga atau masyarakat yang bernasib sama seperti anda.

Semakin banyak warga yang bergabung dalam wadah perjuangan yang kita dirikan, itu artinya kekuatan perjuangan kita semakin besar, kalau kekuatan kita besar dengan sendirinya tantangan/hambatan yang merintangi jalannya perjuangan kita akan semakin mudah kita atasi.

Lembaran sejarah bangsa ini telah meninggalkan pesan pada kita semua. Bahwa dengan persatuan, kekompakan dan keberanian, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang bisa dengan mudah dikalahkan rakyat pada tahun-tahun kemerdekaan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 dimana persatuan, kekompakan, dan keberanian yang dimiliki Mahasiswa dan Rakyat telah berhasil memaksa diktator Soeharto untuk mundur dari kursi kekuasaan dan berujung pada lahirnya REFORMASI.

Sekarang dijaman SBY-Kalla ini, rakyat baru berhasil merebut sedikit hak-haknya. Maksudnya hampir semua persoalan politik tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi rakyat secara penuh. Rakyat hanya dilibatkan sebagai pendukung dan penonton yang selalu dikorbankan.

Memang pemilihan Presiden dan wakilnya, Gubernur dan Wakilnya, Walikota dan wakilnya, DPR, MPR, DPRD, dilakukan secara langsung. Namun semua itu hanyalah sogokan atas kemarahan Rakyat. Kemarahan rakyat muncul karena beban penderitaan ekonomi-politik dan sosial yang muncul karena ulah para elit bisnis dan politik. Kemudian disaat para pejabat hendak menaikan harga BBM, menjual BUMN kepada pihak Asing dan melakukan Impor Beras, Protes yang dilakukan Rakyat dan Mahasiswa tidak didengar. Begitu juga ketika rakyat menuntut hak-hak kesejahteraan yang selama ini masih diabaikan. Pemerintahan SBY-Kalla cuma bisa menjawab dengan tutup mata, telinga dan hati.

Harus diakui kebangkrutan ekonomi yang sekarang ini sedang menimpa bangsa dan rakyat kecil, disebabkan karena perilaku pemerintah yang selalu tunduk dan patuh pada penjajah dari negeri-negeri Imperialis dan Kolonialis. Pemerintah Amerika Serikat sebagai alat kaum pemodalnya, sedang berusaha mengembalikan negeri Indonesia pada kedudukan koloni seperti dijaman kolonialisme Belanda. Kali ini alatnya bukan atau (belum) berupa Bedil dan Meriam tetapi hutang dan kontrol lewat IMF, Bank Dunia dan WTO. AS sendiri, begitu juga Jepang dan Eropa, sedang mengalami krisis. Ekonomi mereka semakin penuh dengan pertentangan, yang melahirkan pengangguran dan bangkrutnya berbagai perusahaan raksasa. Dalam situasi seperti itu yang sudah berjalan dua puluh tahun lebih, untuk menyelamatkan kekayaan mereka yang tak terhingga, mereka memutuskan untuk memeras harta negeri-negeri dunia ketiga sebanyak-banyaknya, seperti Indonesia dan sebagaian besar negeri lain di Asia.

Dengan rakus, haus harta, pemerintah dan kaum pemodal AS, Eropa, Jepang, dan Australia membelenggu Indonesia dengan Hutang yang beratus-ratus miliar dollar. Hutang luar negeri Indonesia sekarang 150 Miliar US Dolar. Sampai kiamat hutang ini tidak akan pernah bisa dibayar oleh Indonesia, sehingga pembayaran ribanya (bunga) juga melipat sampai hari kiamat. Dengan belenggu seperti ini, AS, Eropa, Jepang, dan Australia, melalui lembaga kaki tangan yang bernama IMF, Worl Bank, dan WTO memaksakan kekuasaan dan kontrol ekonominya terhadap negara dan rakyat Indonesia.

Jawaban atas persoalan diatas adalah, kita harus membangun organisasi dan partai kita sendiri. Kita harus merebut kembali hak-hak dan kedaulatan kita dari tangan elit-elit kita, dimana-mana, mereka sudah gagal. siapa yang bisa mungkir akan kebenaran ini. Lihat saja sekeliling kita; kemiskinan, kesengsaraan, kerusakan alam, perang dan kelaparan. Yang membuat keadaan itu adalah yang berkuasa, bukan yang dikuasai. Sudah waktunya rakyat berkuasa sendiri. Sudah waktunya rakyat Indonesia berkuasa, melalui organisasi, partainya dan lembaganya sendiri.

Marlo. S (Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Kota)

Read more...

Jalan Baru Republik: Jalan Ekonomi Baru dan Kepemimpinan Baru

Sejak krisis yang menerjang tahun 1997, model penyelesaian krisis yang dilakukan oleh pemerintah masih bertumpu pada cara-cara yang dianjurkan oleh IMF dan WTO. Bukannya menyembuhkan penyakit, luka yang ditimbulkan oleh resep-resep mereka, semakin memperparah situasi ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan sudah mencakup setengah dari jumlah populasi yang berjumlah lebih dari 200 juta orang. Tingkat pengangguran mencapai 40 % dari angkatan kerja, Adapun penganggur tak kentara (under employment), yaitu orang yang bekerja satu minggu kurang dari 35 jam, berjumlah sekitar 40 juta orang, ditambah pencari kerja baru tiap tahun sebanyak 2,1 juta sampai 3,16 juta jiwa. Tingginya angka pengangguran di Indonesia bukan hanya ancaman bagi Indonesia, tetapi juga sudah menjadi ancaman bagi kawasan/regional Asia tenggara karena Indonesia menyumbang angka pengangguran dikawasan ini sebesar 60,1%.

Pemerintah boleh berbangga dengan data-data statistik yang disajikan oleh beberapa lembaga survey. Akan tetapi, beberapa data yang ditunjukkan sangat bertentangan dengan realitas ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. Indikator yang digunakan oleh pemerintah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang masih memperlihatkan gejala pertumbuhan yang positif. pertumbuhan domestik bruto sebesar 6.3% (year-on-year), inflasi ditekan hingga 6.3% dari 13.1% (year-on-year) di awal 2007, suku bunga BI merosot tajam hingga8.0% di bulan Desember lalu, cadangan devisa melonjak 27% hingga US$ 57.054 milyar, FDI naik tajam menjadi Rp 91.5 triliun (Januari-November), surplus neraca perdagangan sebesar 2.8% dari PDB. Wapres Yusuf Kalla sudah terlanjur mengeluarkan pernyataan kepublik bahwa “krisis ekonomi Indonesia sudah lewat”, pernyataan ini tentunya mengundang kerawanan. Data- data statistik ini, benar-benar berdiri diluar keruwetan perekonomian Indonesia. Di Makassar, seorang ibu dan anaknya meninggal dunia karena sudah berhari-hari tidak makan. Di berbagai daerah, rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Belum lagi, fenomena rakyat antri BBM yang memenuhi halaman pemberitaan media massa setiap hari.

Problem Ekonomi Ekonomi Nasional

Persoalan yang cukup serius, dirasakan bangsa Indonesia saat ini adalah kelemahan dalam tenaga-tenaga produktif (tekhnologi dan sumber daya manusia), ditambah moral pemimpinnya yang bermentalitas inlander. Ekonomi berjalan sangat sulit, bisa dilihat dari situasi keterpurukan industri dalam negeri, pertumbuhan Industri berjalan sangat lambat beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,0 persen, industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki sebesar 4,5 persen, industri barang kayu dan hasil hutan 4,0 persen, serta industri kertas dan barang cetakan sebesar 6,8 persen. Kelompok industri lainnya, industri pupuk, kimia dan barang dari karet ditargetkan tumbuh 8,0 persen, industri semen dan barang galian non logam sebesar 7,0 persen, industri logam dasar, besi, dan baja 6,0 persen, industri alat angkut, mesin, dan peralatan 12,4 persen, serta industri barang lainnya 6,2 persen.

Perekonomian Indonesia saat ini, dicirikan oleh beberapa faktor berikut: (1). Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada investasi dan menggenjot ekspor. Ibaratnya, perekonomian Indonesia ini berdiri diatas sebuah realitas yang kosong. Trend investasi yang membanjiri Indonesia adalah investasi jangka pendek (fortopolio). Ini berkontradiksi dengan kenyataan semakin menurunnya nilai investasi lansung (FDI) dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, kuartal pertama tahun 2003 arus investasi asing (FDI) langsung minus US$ 2,6 miliar, sedangkan pada 2004 penurunan masih akan terus terjadi dengan prediksi minus US$ 3,9 miliar. Investasi asing berbentuk portofolio meningkat tahun 2003 mencapai US$ 1,2 miliar. Hingga Maret 2007, dana asing mencapai Rp 510,74 triliun atau lebih dari separo total kepemilikan saham senilai Rp 745,16 triliun[1]. (2). Liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang sangat agressif. Ketundukan pemerintah Indonesia terhadap anjuran WTO, memaksa untuk meliberalisasikan semua sektor ekonomi, termasuk yang vital—menguasai hajat hidup orang banya. (3). Tingkat inflasi yang tinggi dan kemampuan daya beli rakyat yang sangat rendah. Kemudian, pemerintah Indonesia belum sanggup mengendalikan harga, terutama harga kebutuhan pokok (minyak goreng, beras, kedele) dan kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus level 112US$/barel beberapa pekan lalu, merupakan ancaman baru atas kerawanan ekonomi Indonesia untuk digilas oleh krisis. Mengacu pada model pengelolaan migas seperti saat ini, jelas, kenaikan harga minyak dunia akan memberikan tekanan baru dalam APBN. Di dalam negeri, kelangkaan BBM sudah berlansung sepanjang tahun 2007. situasi ini menyebabkan dua hal, yakni pertama di berbagai daerah rakyat antre untuk mendapatkan BBM (bensin dan minyak tanah). Kedua terpukulnya industri dalam negeri sehingga banyak diantaranya yang harus gulung tikar. Sangat ironis memang, Indonesia yang pernah menikmati periode “bonanza minyak” tahun 1970-an, sekarang harus merasakan dampak negatif dari kenaikan minyak dunia. Sumur-sumur minyak yang masih eksis, rata-rata masih merupakan peninggalan kolonial dan umurnya sudah sangat tua. Tekhnologi yang digunakan oleh pengelolaan minyak Indonesia sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan tekhnologi yang dibawa MNC. (2). Eksploitasi selama bertahun-tahun tidak disertai dengan upaya penelitian dan pencarian sumber-sumber minyak yang lain. Pemerintah tidak memfasilitasi ahli geologi untuk melakukan survey terhadap daerah-daerah baru yang memiliki cadangan minyak potensial. (3). Peran negara (state) dalam mengontrol ketersediaan/ ketahanan energi nasional terus melemah, seiring dengan dikeluarkannya UU Migas nomor 22 tahun 2001 yang memberi keleluasaan kepada MNC untuk mengeksploitasi minyak Indonesia dari hulu sampai kehilir. Akibatnya, Sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia. "Dari 20 perusahaan tersebut, baru 10 perusahaan yang sudah berproduksi.

Industri di dalam negeri merupakan industri dengan basis tekhnologi dan modal yang sungguh kecil. Menilik pada sejarah kehadirannya, seluruh industri termaju di Indonesia saat ini tidak berdiri di atas kebutuhan ekonomi dalam negeri, melainkan atas permintaan dan kebutuhan ekspansi modal asing. Bila dibandingkan, sistem yang berjalan sekarang hanya kelanjutan dari sistem ekonomi kolonial, yang sempat terinterupsi sejenak di masa revolusi kemerdekaan dan separuh masa pemerintahan nasionalis Soekarno. Latar belakang sebagai negeri yang perekonomiannya bergantung pada asing ini, membawa kerawanan yang sudah diramalkan sedari awal. Secara umum kelemahan pokok Industri dalam negeri adalah karena pertama kelemahan stuktur industrinya, kelemahan ini berbasiskan pada faktor tidak adanya pembangun industri basis industrialisasi (modernisasi industri) seperti baja, mesin –terutama mesin pertanian, petrokimia, farmasi dan telekomunikasi. Kelemahan struktur industri dalam negeri semakin diperparah dengan ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, sangat minim industri pengelohan, sehingga sulit mengharapkan nilai tambah dan berharap akan memperluas lapangan kerja. Kedua mahal dan langkahnya pasokan energi dan bahan bakar (listrik, BBM dan gas). Akibat dari kebijakan pemerintah yang mengorientasikan gas untuk diekspor ke Jepang, Malaysia, dan Singapura, keberadaan industri dalam negeri justru terancam gulung tikar akibat kurangnya pasokan gas. Lihat saja kasus yang menimpa Pt.Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berhenti beroperasi karena hilangnya pasokan gas, padahal PIM berdekatan dengan korporasi penghasil gas, yakni: ExxonMobil. Ketiga minimnya infrastuktur (riset, transfortasi umum, pelabuhan, bandara, dan lain-lain).


Kehancuran industri dalam negeri telah mendorong situasi ekonomi Indonesia dalam bayang-bayang krisis yang mengerikan; penganggurang yang tinggi (40% dari angkatan kerja), tingkat inflasi yang tinggi (6-6,5%), upah real pekerja yang jatuh, serta harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Situasi ini akan menambah beban penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, disamping beban penderitaan lainnya, seperti bencana alam; banjir, gempa bumi, dan longsor. Seorang ibu bersama 3 orang anaknya meninggal dunia di makassar, karena kelaparan, tidak pernah makan selama berhari-hari, padahal makassar dan sekitarnya adalah penyuplai beras utama di Indonesia. gambaran situasi ini, merupakan buah pahit yang harus ditelan rakyat Indonesia, padahal negeri ini sungguh kaya-raya.

Kehancuran pertanian

Ditengah tekanan berat terhadap sistem perekonomian kita, sektor pertanianlah yang paling dikorbankan, dan mereka yang bekerja disektor ini, merupakan yang paling menderita akibat situasi tersebut. Masuknya Indonesia dalam perjanjian pertanian (AoA) WTO tahun 1995 dan tunduk dalam LoI IMF pada tahun 1997, telah membuat liberalisasi pertanian di Indonesia berlangsung secara radikal dan lebih cepat dari yang direncanakan. Liberalisasi sektor pertanian berarti menghilangkan fungsi negara yang seharusnya melindungi pertanian dalam negeri. Petani Indonesi yang di dominasi petani gurem, dengan kemanpuan tekhnologi rendah, dipaksa bertarung dengan petani negara maju yang masih terus menerus mendapat subsidi dari pemerintahnya. Kerangka dasar Agreement of Agriculture(AOA) sendiri, adalah pengurangan tarif bagi produk dari negara-negara maju, dan mengkonversi semua hambatan perdagangan bebas dengan tarif. Akibatnya, poduk-produk pertanian dengan harga murah dan di dukung tekhnologi membanjiri pasar dalam negeri, sekaligus genderang kematian bagi produk pertanian lokal. Untuk sektor pertanian, hasil pemantauan harga-harga perdesaan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 23 Provinsi di Indonesia dalam bulan April 2007, menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional mengalami penurunan sebesar 3,22 persen dibanding NTP Maret 2007.

Liberalisasi pertanian yang radikal tersebut setidaknya bisa dilihat dari tekanan IMF atas pemerintah Indonesia dalam hal : (1) pencabutan subsidi pupuk dan liberalisasi tata niaga pupuk yang sebelumnya dikendalikan PUSRI. Hal ini dilakukan dengan tanpa kompensasi apapun bagi petani, yang mengakibatkan melonjaknya harga pupuk dari Rp.450/kg menjadi Rp. 1.115/kg. Hal tersebut berakibat pada peningkatan biaya produksi petani menjadi 2 kali lipat. (2) Pemerintah melikuidasi peran BULOG, sebagai instrumen untuk menjaga stok pangan dan perlindungan petani dengan membuka peran swasta secara luas untuk mengimpor beras. Pemerintah juga menghapuskan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia bagi Bulog untuk membeli gabah petani. (3) Yang paling fatal adalah mematok tarif impor pangan pada angka 5 %, untuk beras sebagai makanan pokok bahkan sampai 0 % pada bulan September 1999. Seiring dengan dibukanya swasta untuk mengimpor beras maka beras impor membanjiri pasaran beras domestik, dan memenuhi gudang gudang importir beras. (4) Sejak tahun 2001, pemerintah menghapuskan skema kredit murah untuk petani dan digantikan dengan kredit komersial dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Akibatnya penyerapan petani terhadap kredit menjadi rendah, sehingga petani tidak bisa menutupi melonjaknya biaya produksi. (sumber; Neoliberalisme, Indonesia dan Kaum Tani).

Sistem Politik yang dikankangi Kekuatan Lama

Panggung politik pemilu 2009 tinggal setahun lagi. Belum juga, memperlihatkan prestasi ekonomi, politik, budaya, dan kemanan, SBY dan JK sudah terlibat dalam rivalitas memperbaiki image, guna menarik dukungan rakyat dalam pemilu 2009. tidak ketinggalan, tokoh-tokoh lain seperti Wiranto, bang Yos, Amien Rais, Sri Sultan HB X, dan Megawati sudah memperlihatkan ancang-ancang untuk kepentingan politik di pemilu 2009. tidak tahu malu, SBY dan JK mencoba merangkul hati rakyat, namun kebijakan-kebijakannya semakin jauh meninggalkan harapan rakyat. Pemerintah tidak sanggup melakukan tindakan untuk mengendalikan harga dan mengontrol perdagangan umum, karena kalau itu dilakukannya, mereka harus menerima resiko berhadapan dengan bos-bos imperialisnya; WTO dan korporasi asing.

Untuk pemberantasan korupsi pun, kelihatan SBY-JK sama sekali tidak memiliki keberanian dan kemampuan. Keputusan kejaksaan agung untuk menghentikan penyelidikan kasus BLBI, benar-benar sebuah bukti kemandulan sistem penegakan hukum rejim SBY-JK. Tak ada tindak pidana korupsi. Itulah kesimpulan tim penyelidik BLBI Kejaksaan Agung terhadap Anthony Salim dari Bank Central Asia (BCA) dan Syamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Selain itu, kedua pengusaha tersebut juga dinilai telah menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada negara. Akan tetapi, fakta akan terus mencari jalan untuk mengungkapkan kebenaran. Ketua tim jaksa penyelidik BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, akhirnya kedapatan menyambangi Anthony salim dan kedapatan menerima suap. Sistem peradilan di Indonesia memang dikenal selalu menjadi jongos bagi orang kaya dan pemilik modal, namun sangat beringas ketika berhadapan dengan orang miskin. Anak kecil yang tidak pantas untuk dihukum, dimasukkan dalam jeratan hukum.

Ditengah ancang-ancang mengambil star menuju pemilu 2009, partai politik besar dan elit politik lama sudah menset-up sebuah sistem pemilu dan sistem kepartaian yang hanya menguntungkan kelompok disekitar mereka. UU pemilu yang baru disahkan sangat kental memberikan keuntungan kepada partai-partai besar, tetapi menjegal partai kecil (apalagi yang kiri). Syarat-syarat pemilu yang diinginkan oleh partai-partai besar dan politisi tua adalah syarat yang tidak memberikan peluang kepada kekuatan politik baru, terutama yang berbasiskan kepentingan rakyat miskin. Keinginan PKS untuk memasukkan criteria presiden harus sarjana memperlihatkan maksud mereka untuk menghilangkan partisipasi dan hak-hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.

Calon perseorangan yang sudah dimenangkan oleh mahkamah konstitusi sengaja diundurkan dan tunda pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Alasannya jelas; mereka tidak menginginkan kemunculan kekuatan politik alternatif yang akan memotong tradisi politik mereka. Partai-partai sangat menyadari pentingnya pilkada sebagai ajang konsolidasi mereka untuk merebut daerah-daerah yang sekaligus nanti untuk basis lumbung suara.

Perlu untuk dijelaskan bahwa desain politik sekarang tidak berbeda jauh dengan desain politik jaman orde baru. yang berbeda hanyalah pengenalan bentuk demokrasi baru yang dikenal dengan demokrasi liberal. Kosakata “demokrasi” yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk institusi, tidak bisa diyakini sebagai demokrasi yang sesungguhnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa demokrasi hanya merupakan sebuah mantra-mantra yang diwujudkan dalam metode yang sangat procedural dan sangat jelas menguntungkan segelintir elit. Kemenangan partai besar dalam mendesain aturan pemilu untuk kepentingan mereka, merupakan pembuktian bahwa elit masih mengontrol kekuasaan diatas kepentingan massa.

Jalan Ekonomi Baru dan Kepemimpinan Baru

Penyebab utama keterpurukan ekonomi nasional sekarang berasal dari dua hal yang utama, yakni (1). jalan ekonomi neoliberal yang masih menjadi mashab/kiblat banyak tokoh-tokoh politik dan partai-partai yang berkuasa sekarang. Mereka dengan sepenuh keyakinan busuknya, menyerahkan kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia kepada eksploitasi korporasi-korporasi asing. Tidak ada kedaulatan ekonomi dalam pengertian minimal sekalipun. Kebijakan perekonomian (dari program hingga regulasinya) mengabdi kepada perluasan kepentingan korporasi asing dalam menguasai sektor-sektor ekonomis di Indonesia.(2). Kepemimpinan nasional sekarang ini, lebih merepresentasikan kebijakan ekonomi dan politiknya untuk melayani dan memfasilitasi kepentingan korporasi dan negara-negara imperialis. hampir semua parpol-parpol besar sebenarnya memiliki arah dan kecenderungan yang sama dengan kepemimpinan nasional yang ada sekarang. Pertentangan politik diantara mereka, hanya merupakan intrik-intrik kecil dimeja makan untuk menentukan siapa yang mendapatkan porsi makanan yang lebih banyak.

Bagi kami, jalan untuk mengatasi persoalan ini, tidak lain, yakni dengan melakukan koreksi total dan membanting stir haluan ekonomi dengan jalan ekonomi baru. jalan ekonomi baru haruslah merupakan jalan ekonomi yang akan menegaskan pertama kali soal kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia kepada negara-negara imperialis dan korporasi asing. Kemandirian ekonomi nasional bermakna; Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, yang mengusai hajat hidup orang banyak oleh Negara. Penguasaan ini juga mensyaratkan bahwa bumi dan air (beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya) harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan bangsa-bangsa didunia, ataupun dengan lembaga internasional, harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, setara dan pengakuan akan kedaulatan bangsa masing-masing.

Kedaulatan ekonomi akan menemukan pijakan kuat dari program ekonomi baru yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Tekanan pertamanya adalah pengambil-alihan perusahaan tambang asing yang sekarang mengankangi 85% pengelolaan migas dan mineral kita. Sektor-sektor ini juga sangat penting bagi basis pembangunan industri modern yang kuat, dalam hal menyediakan pasokan bahan baku murah dan limpahan keuntungan sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua dengan melakukan penghapusan utang luar negeri yang bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi selama ini menjadi instrument negara imperialis dan kakitangannya menjerat negara debitur untuk menjalankan scenario neoliberalisme. Dilaporkan bahwa jumlah dari bunga (Rp 91 triliun) dan cicilan pokok (Rp 59,6 triliun ) utang yang harus dibayarkan oleh negara di tahun 2008 mencapai nilai 150-an trilyun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah industrialisasi nasional. Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negeri ini tidak akan punya ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neoliberalisme. Cita-cita industrialisasi nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dalam pengertian; kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat punya daya beli, karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Berdiri sejajar dengan itu, industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud.

Jalan ekonomi baru mustahil bisa dijalankan oleh elit politik dan kepemimpinan nasional yang ada sekarang. Harus ada sebuah proses politik yang membidani kelahiran kepemimpinan politik baru, yang berakar dan bersumber dari partisipasi politik rakyat. Proses penciptaan kepemimpinan politik baru ini harus diusahakan kepada pendirian partai baru yang bersandarkan pada program anti-imperialisme. gerakan tani yang terus berkembang mengambil bentuk-bentuk aksi-aksi spontan dan terlokalisir harus disatukan dalam sebuah spectrum perjuangan politik yang luas. Demikian pula dengan bagian gerakan yang lain, harus aktif dalam memperjuangkan kelahiran kekuatan politik baru yang akan menjalan program ekonomi baru.

[1] Dalam tahun 2005 jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk investasi langsung mencapai 8,55 miliar US dolar yang dinvestasikan pada 785 proyek. Selama Januari sampai dengan Oktober Tahun 2006, jumlah modal asing bertambah sebesar 4,48 miliar US Dolar yang dinvestasikan pada 770 proyek (Erna S. U. Girsang, Bisnis Indonesia : 15 Nopember 2006).

Diposkan oleh JURNAL RAKYAT di 11:03 0 komentar

Read more...

Kita Sudah Melakukan Sebelumnya, dan Mari Untuk Terus Bersatu

Kemenangan Kecil, Pelajaran Menuju Memenangan Besar

Benteng kezaliman yang paling kuatpun tak akan pernah abadi.
Dan kedaulatan rakyat adalah keabadian yang tidak lapuk di sepanjang zaman.

Dua bulan yang lalu kita telah memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi ke kantor Menkokesra guna meminta pendataan ulang terhadap warga masyarakat yang belum didata sebagai calon penerima program BLT. Dua bulan sudah kita melakukan rapat-rapat dan menjalankan kegiatan lainnya dengan tujuan agar cita-cita perjuangan yang sejak awal kita putuskan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang setelah lama menunggu janji-janji yang sudah diberikan oleh menkokesra, pada minggu-minggu akhir bulan Januari, akhirnya Menkokesra melalui BPS terpaksa memenuhi janji-janjinya. Perlu saudara-saudari ketahui dari peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu di jadikan catatan. Tidak semua warga yang terlibat demo mendapatkan BLT. Padahal dalam demo tersebut kita sudah mengajukan agar semua formulir pengaduan yang kita laporkan diterima untuk didata menjadi calon penerima BLT. Apa yang kita dapat dari peristiwa ini barulah sebuah kemenganan kecil.

Dari beberapa fakta lapangan kami masih mendapatkan laporan, dimana masih ada penerima kartu yang berasal dari keluarga/rumah tangga mapan/mampu. Dari fakta ini dapatlah kita simpulkan bahwa; pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS belum benar-benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya beberapa anggota masyarakat yang kurang beruntung---yang keadaan ekonominya lebih susah---merasa diperlakukan kurang adil oleh fakta tersebut. Juga menyebabakan konflik antar warga. Memang politik BLT telah menyebabakan perpecahan/konflik dikalangan masyarakat seperti pernah terjadi di kampung yang sedang kami dampingi ataupun di daerah lain. Semua itu sebetulnya dapat dicegah andai saja warga masyarakat mau berperan aktif dalam proses pendataan dan pengawasan. Jangan seperti diawal-awal kami menggerakan rakyat dalam rencana tersebut dimuka, dimana keterlibatan warga sangat sedikit.

Sedari awal, dimulai sejak kami dan warga berencana aksi ke Menkokesra, kami menyadari bahwa BLT tidak dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan yang sudah lama diimpikan oleh rakyat kecil. Namun apa yang telah kami lakukan hanyalah agar warga berani menagih janji-janji yang telah digembar-gemborkan oleh Pemerintah SBY-Kalla. Janji tersebut telah tercatat dalam produk hukum Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005. Maka tak salah kalau warga kami ingatkan untuk menagih janji tersebut. Terus, setelah warga berani menagih janji presiden kami berharap agar janji tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Kepada warga yang sudah dapat kartu BLT. Kami serukan bahwa, perjuangan yang kita lakukan tidak cukup sampai disini. Sejak awal kita telah menyimpulkan beberapa problem yang harus diperjuangkan. Dari kesimpulan tersebut telah didapat pengertian antara kami dan warga bahwa banyak persoalan yang mesti kita perjuangkan bersama-sama, seperti; menuntut layanan kesehatan gratis, surat-surat kependudukkan gratis, murahnya harga sembako, dan murahnya ongkos transportasi. Apalagi dalam waktu dekat ini Pemerintah SBY-Kalla berencana menaikan Tarif Dasar Listrik dan Pemerintahan Sutiyoso berencana menaikan Tarif Air PAM. Kalau saja dua rencana tersebut di sahkan, sudah pasti beban dan penderitaan rakyat akan semakin berat. Mendapat BLT bukan berarti setuju dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tetap kompak dalam wadah yang sudah kita dirikan. Kedepan kita akan menentang rencana kenaikan TDL dan Tarif Air PAM.

Terus bersatu dan perkuat wadah perjuangan yang sudah kita miliki, yakinlah ketika kita bersatu dalam wadah perjuangan, segala persoalan dapat kita atasi dengan mudah. Tidak seperti sebelum kita memiliki wadah, dimana kita mendapat kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Setelah bersatu dan memperkuat wadah yang kita miliki, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memperbesar dan memperluas, baik keanggotaan maupun wilayah baru, dimana terdapat warga atau masyarakat yang bernasib sama seperti anda.

Semakin banyak warga yang bergabung dalam wadah perjuangan yang kita dirikan, itu artinya kekuatan perjuangan kita semakin besar, kalau kekuatan kita besar dengan sendirinya tantangan/hambatan yang merintangi jalannya perjuangan kita akan semakin mudah kita atasi.

Lembaran sejarah bangsa ini telah meninggalkan pesan pada kita semua. Bahwa dengan persatuan, kekompakan dan keberanian, penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang bisa dengan mudah dikalahkan rakyat pada tahun-tahun kemerdekaan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 dimana persatuan, kekompakan, dan keberanian yang dimiliki Mahasiswa dan Rakyat telah berhasil memaksa diktator Soeharto untuk mundur dari kursi kekuasaan dan berujung pada lahirnya REFORMASI.

Sekarang dijaman SBY-Kalla ini, rakyat baru berhasil merebut sedikit hak-haknya. Maksudnya hampir semua persoalan politik tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi rakyat secara penuh. Rakyat hanya dilibatkan sebagai pendukung dan penonton yang selalu dikorbankan.

Memang pemilihan Presiden dan wakilnya, Gubernur dan Wakilnya, Walikota dan wakilnya, DPR, MPR, DPRD, dilakukan secara langsung. Namun semua itu hanyalah sogokan atas kemarahan Rakyat. Kemarahan rakyat muncul karena beban penderitaan ekonomi-politik dan sosial yang muncul karena ulah para elit bisnis dan politik. Kemudian disaat para pejabat hendak menaikan harga BBM, menjual BUMN kepada pihak Asing dan melakukan Impor Beras, Protes yang dilakukan Rakyat dan Mahasiswa tidak didengar. Begitu juga ketika rakyat menuntut hak-hak kesejahteraan yang selama ini masih diabaikan. Pemerintahan SBY-Kalla cuma bisa menjawab dengan tutup mata, telinga dan hati.

Harus diakui kebangkrutan ekonomi yang sekarang ini sedang menimpa bangsa dan rakyat kecil, disebabkan karena perilaku pemerintah yang selalu tunduk dan patuh pada penjajah dari negeri-negeri Imperialis dan Kolonialis. Pemerintah Amerika Serikat sebagai alat kaum pemodalnya, sedang berusaha mengembalikan negeri Indonesia pada kedudukan koloni seperti dijaman kolonialisme Belanda. Kali ini alatnya bukan atau (belum) berupa Bedil dan Meriam tetapi hutang dan kontrol lewat IMF, Bank Dunia dan WTO. AS sendiri, begitu juga Jepang dan Eropa, sedang mengalami krisis. Ekonomi mereka semakin penuh dengan pertentangan, yang melahirkan pengangguran dan bangkrutnya berbagai perusahaan raksasa. Dalam situasi seperti itu yang sudah berjalan dua puluh tahun lebih, untuk menyelamatkan kekayaan mereka yang tak terhingga, mereka memutuskan untuk memeras harta negeri-negeri dunia ketiga sebanyak-banyaknya, seperti Indonesia dan sebagaian besar negeri lain di Asia.

Dengan rakus, haus harta, pemerintah dan kaum pemodal AS, Eropa, Jepang, dan Australia membelenggu Indonesia dengan Hutang yang beratus-ratus miliar dollar. Hutang luar negeri Indonesia sekarang 150 Miliar US Dolar. Sampai kiamat hutang ini tidak akan pernah bisa dibayar oleh Indonesia, sehingga pembayaran ribanya (bunga) juga melipat sampai hari kiamat. Dengan belenggu seperti ini, AS, Eropa, Jepang, dan Australia, melalui lembaga kaki tangan yang bernama IMF, Worl Bank, dan WTO memaksakan kekuasaan dan kontrol ekonominya terhadap negara dan rakyat Indonesia.

Jawaban atas persoalan diatas adalah, kita harus membangun organisasi dan partai kita sendiri. Kita harus merebut kembali hak-hak dan kedaulatan kita dari tangan elit-elit kita, dimana-mana, mereka sudah gagal. siapa yang bisa mungkir akan kebenaran ini. Lihat saja sekeliling kita; kemiskinan, kesengsaraan, kerusakan alam, perang dan kelaparan. Yang membuat keadaan itu adalah yang berkuasa, bukan yang dikuasai. Sudah waktunya rakyat berkuasa sendiri. Sudah waktunya rakyat Indonesia berkuasa, melalui organisasi, partainya dan lembaganya sendiri.

Marlo. S (Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Kota)

Diposkan oleh SERIKAT RAKYAT MISKIN INDONESIA di Rabu, Juni 24, 2009

Read more...